KDMP Bondan Indramayu Soroti Pengelolaan Koperasi Merah Putih

  • 19 Mei 2026 17:25 WIB
  •  Cirebon

RRI.CO.ID, Indramayu – Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Bondan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu menyoroti sistem pengelolaan koperasi yang melibatkan Agrinas. Mereka khawatir kebijakan tersebut memunculkan ketimpangan antara pengurus koperasi dan manajer yang ditunjuk dari pusat.

Ketua KDKMP Bondan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, Hadi Kusmanto, mengatakan pihaknya sebenarnya sudah menjalankan usaha koperasi sebelum adanya bangunan resmi dari pemerintah. Modal usaha selama ini berasal dari investasi masyarakat desa yang dinilai mampu membantu pengembangan koperasi.

Namun, Hadi mengakui perkembangan usaha koperasi masih menghadapi banyak kendala di lapangan. Salah satunya karena koperasi harus bersaing dengan berbagai pihak dalam penjualan kebutuhan pokok seperti beras SPHP.

“Kami menjual beras SPHP, tapi ternyata di lapangan banyak juga yang menjual. Jadi sebenarnya konsepnya bagaimana, katanya sembako murah nanti dijual koperasi, sedangkan kenyataannya tetap bersaing,” ucapnya kepada RRI, Selasa, 19 Mei 2026.

Ia menilai kehadiran manajer dari Agrinas memang diharapkan mampu membantu pengembangan usaha koperasi. Akan tetapi, sistem tersebut justru dinilai berpotensi memunculkan persoalan baru di tingkat pengurus daerah.

Menurut Hadi, keresahan muncul karena manajer yang ditempatkan nantinya menerima gaji tetap setiap bulan, sementara pengurus koperasi harus menunggu pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang tidak pasti. Kondisi itu dinilai memunculkan rasa ketidakadilan bagi pengurus yang sejak awal membangun koperasi di desa.

“Kalau pengurus hanya berada di luar, sementara tata kelola usaha dipegang manajer, kemungkinan besar akan terjadi ketidakadilan dan selisih di lapangan,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah dan kementerian terkait dapat segera mencari solusi atas persoalan tersebut agar tidak memicu konflik antara pengurus koperasi dan manajer di lapangan. Pengurus juga meminta adanya sistem yang lebih adil dengan tetap melibatkan pengurus desa dalam pengelolaan koperasi secara langsung.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....