RRI.CO.ID, Cirebon – Pemerintah Kota Cirebon memastikan kualitas dan ketersediaan bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap terjaga. Pengawasan dilakukan secara rutin oleh Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kota Cirebon melalui tim lintas bidang.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kota Cirebon Hj Elmi Masruroh, SP., M.Si., mengatakan pengawasan kualitas pangan dilakukan setiap pekan di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tim turun langsung setiap hari Rabu untuk mengambil sampel bahan pangan yang akan diolah.

“Kami mengambil sampel pangan segar asal tumbuhan, ikan, maupun hewan untuk diperiksa di kantor apakah mengandung bahan berbahaya atau tidak,” ujar Elmi kepada RRI, Rabu, 6 April 2026. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar kualitas pangan yang digunakan dalam program MBG tetap aman dikonsumsi.

Selain kualitas, DKPPP Kota Cirebon juga memastikan ketersediaan bahan pangan tetap stabil untuk memenuhi kebutuhan program MBG. Kota Cirebon dinilai memiliki keuntungan karena didukung keberadaan dua pasar induk besar, yakni Pasar Jagasatru dan Pasar Pagi.

Elmi menjelaskan kebutuhan bahan pangan seperti telur, ayam, dan produk hewani lainnya juga ditopang oleh kerja sama SPPG dengan sejumlah vendor dan rumah potong unggas. Pasokan tersebut tidak hanya berasal dari wilayah Ciayumajakuning, tetapi juga dari daerah luar seperti Brebes.

“Pada prinsipnya kualitas maupun kuantitas bahan pangan untuk MBG insyaallah bisa terjaga karena SPPG sudah memiliki rekanan pemasok sendiri,” katanya. Dengan pola kerja sama tersebut, kebutuhan pangan harian program MBG dinilai masih dapat dipenuhi dengan baik.

Ia mengakui sebagian besar pasokan bahan pangan untuk program MBG masih berasal dari luar Kota Cirebon. Hal tersebut disebabkan Kota Cirebon bukan daerah produsen pangan utama, melainkan lebih berkarakteristik sebagai wilayah perdagangan dan jasa.

Meski begitu, DKPPP optimistis distribusi bahan pangan untuk program MBG tetap berjalan lancar dan stabil. Pemerintah daerah juga terus memperkuat pengawasan agar kualitas, kuantitas, dan keamanan pangan tetap terjaga bagi masyarakat penerima manfaat.