RRI.CO.ID, Kuningan - Ketua Umum DPP APDESI Merah Putih, Asep Anwar Sadat, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa dengan berbagai pihak untuk mempercepat pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Kuningan. Hal itu disampaikannya dalam kegiatan silaturahmi dan konsolidasi antara DPP Apdesi Pusat dan DPC Apdesi Kabupaten Kuningan, pada Selasa, 28 April 2026.

Asep menyatakan, desa harus ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek administratif. Karena itu, ia menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah desa untuk menjaga soliditas dan meningkatkan kapasitas aparatur.

“Keterlibatan pemerintah desa harus dominan agar roda perekonomian dan kebudayaan di tingkat akar rumput dapat berjalan optimal sesuai dengan visi besar pemerintah pusat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, APDESI juga menyoroti progres program Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kuningan yang telah mencapai sekitar 60 persen. Untuk mempercepat capaian, DPP APDESI Merah Putih akan mengutus jajaran DPD dan DPC guna memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan unsur TNI melalui Korem dan Kodim.

Menurut Asep, penguatan Koperasi Desa Merah Putih menjadi langkah strategis untuk menciptakan efek berganda bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Ia juga menanggapi keterbatasan Dana Desa dengan mendorong pemerintah desa agar tidak bergantung pada satu sumber anggaran.

Kepala desa diminta lebih kreatif menggali potensi pendanaan lain, mulai dari aspirasi legislatif melalui program Pokok Pikiran (Pokir), dukungan kementerian, kolaborasi sektor swasta melalui CSR, hingga partisipasi masyarakat. “Target kita adalah desa yang mandiri dan sejahtera. Kita akan terus mengedukasi desa-desa dengan merujuk pada keberhasilan desa lain yang telah mampu menggali potensi lokalnya secara maksimal,” kata Asep.

Sementara itu, Ketua DPC APDESI Kabupaten Kuningan, Hj. Henny Rosdiana, menyoroti pentingnya pendekatan inovatif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya terkait kewajiban pajak. Ia menjelaskan, pihaknya menerapkan strategi “jemput bola” dengan mendatangi langsung warga melalui kegiatan informal seperti “ngopi bareng”.

Pendekatan ini dinilai efektif karena menghadirkan suasana santai sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. “Kami lakukan sosialisasi secara humanis, sambil silaturahmi. Di situ kami edukasi warga tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta pajak kendaraan bermotor,” ujarnya.

Selain itu, Henny juga menegaskan pentingnya legalitas aset desa melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Menurutnya, seluruh aset desa, termasuk tanah bengkok, harus segera disertifikatkan agar memiliki kepastian hukum.

“PTSL ini harus mencakup seluruh aset desa yang belum bersertifikat. Kalau sudah pernah bersertifikat, meski hilang, tidak bisa diproses melalui jalur ini,” katanya menjelaskan.

Terkait manajemen pemerintahan desa, ia menambahkan bahwa data kekosongan jabatan kepala desa di Kabupaten Kuningan masih terus diperbarui, mengingat adanya dinamika seperti pengunduran diri maupun pejabat yang meninggal dunia.