RRI.CO.ID, Kuningan - Pemerintah Kabupaten Kuningan mencatat capaian signifikan dalam penguatan ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dan pengelolaan program ketahanan pangan berbasis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hingga kini, seluruh desa dan kelurahan di Kuningan telah memiliki koperasi berbadan hukum, disertai meningkatnya kemandirian ekonomi warga.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kuningan, Dr. H. M. Budi Alimudin, M.Si., M.H., menyebutkan bahwa sebanyak 376 desa dan kelurahan telah membentuk Koperasi Merah Putih secara resmi. Pembentukan koperasi tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan penguatan ekonomi desa.
“Kami di Pemerintah Daerah melalui DPMD bersama Diskopdagperin langsung melaksanakan Musyawarah Desa dalam pembentukannya. Saat ini, 376 desa dan kelurahan di Kabupaten Kuningan sudah memiliki Koperasi Merah Putih yang berbadan hukum,” kata Budi Alimudin saat diwawancara oleh RRI Cirebon, Sabtu, 17 Januari 2026.
Selain pendampingan kelembagaan, DPMD juga memfasilitasi penyediaan lahan untuk pengembangan gerai koperasi dengan memanfaatkan berbagai aset yang tersedia.
“Kami membantu penyediaan lahannya karena menyangkut aset. Baik itu aset desa, aset pemerintah daerah, provinsi, maupun aset BUMN dan BUMD,” ujarnya.
Tak hanya melalui koperasi, penguatan ekonomi desa juga dilakukan lewat program ketahanan pangan yang dikelola BUMDes. Pemerintah Kabupaten Kuningan mengalokasikan anggaran lebih dari Rp76 miliar sebagai penyertaan modal untuk mendukung ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan lokal.
Budi menjelaskan, dampak program tersebut terlihat nyata di sejumlah desa. Di Desa Jagarana, BUMDes mampu menyerap 487 tenaga kerja dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar Rp587 juta pada tahun berjalan. Sementara di Desa Cirahayu, pengelolaan unit usaha padi di lahan seluas dua aker menghasilkan pendapatan sekitar Rp196 juta dari modal awal Rp200 juta.
“Ini menunjukkan bahwa BUMDes jika dikelola secara profesional benar-benar mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa,” ucapnya.
Keberhasilan tersebut turut memunculkan dampak sosial yang dinilai positif. Sejumlah warga di Desa Jagarana secara sukarela mengembalikan kartu bantuan sosial karena merasa kondisi ekonominya telah membaik.
“Kurang lebih 120 orang masyarakat mengembalikan kartu PKH atau BPNT kepada desa untuk diserahkan kembali kepada negara karena mereka merasa sudah mampu. Bahkan di awal tahun ini sudah ada 21 orang lagi yang melakukan hal yang sama,” ujarnya mengungkapkan.
Menurutnya, fenomena tersebut menjadi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi desa sekaligus diharapkan dapat menginspirasi desa-desa lain di Kabupaten Kuningan.
“Ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong kenaikan Indeks Pembangunan Manusia,” katanya menutup.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....