Pembukaan Pelatihan Teknis Kepamongprajaan Bagi Camat 2026

RRI.CO.ID,Baso - Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri I menyelenggarakan Pembukaan Pelatihan Teknis Kepamongprajaan bagi Camat Tahun 2026 pada Senin (06/04/2026) pukul 08.30–10.45 WIB. Kegiatan ini berlangsung di Aula Proklamasi BBPKA-PDN I dan diikuti oleh para camat dari berbagai daerah.

Pelatihan ini dilaksanakan secara klasikal selama lima hari, mulai 6 hingga 10 April 2026, sebagai upaya meningkatkan kompetensi aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan wilayah.

Acara pembukaan turut dihadiri oleh perwakilan instansi asal peserta, di antaranya BKPSDM Kabupaten Indragiri Hilir, BKPSDM Kabupaten Dharmasraya, BKPSDM Kota Bukittinggi, serta BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota dan daerah lainnya. Kehadiran berbagai instansi ini menunjukkan dukungan terhadap peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di tingkat kecamatan.

Pelatihan menghadirkan narasumber dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri serta praktisi pemerintah daerah di wilayah kerja. Materi yang diberikan dirancang untuk memperkuat kompetensi kepamongprajaan yang relevan dengan dinamika pemerintahan saat ini.

Sebanyak 73 peserta mengikuti pelatihan ini, yang dibagi ke dalam dua angkatan, yaitu Angkatan I dan Angkatan II. Para peserta berasal dari berbagai kabupaten dan kota, antara lain Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Kampar, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Indragiri Hilir, serta kota-kota seperti Bukittinggi, Pariaman, Dumai, Sungai Penuh, dan Padangsidimpuan.

Dalam sambutannya, Sekretaris BPSDM Kemendagri, Afrijal Dahrin DJ menegaskan bahwa kecamatan merupakan simpul strategis dalam koordinasi pelayanan publik, pembangunan, dan konsolidasi pemerintahan daerah. Ia menekankan pentingnya peran camat sebagai pemimpin wilayah yang mampu mengintegrasikan realitas sosial masyarakat dengan kebijakan berbasis hukum.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pelatihan ini berfokus pada empat kompetensi utama. Pertama, adaptabilitas sistem dan pemahaman pemerintahan wilayah agar camat mampu merespons kebutuhan masyarakat secara tepat. Kedua, akuntabilitas publik dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan. Ketiga, kompetensi koordinasi dan kepamongprajaan yang menekankan sinergi lintas sektor. Keempat, mitigasi risiko melalui penguatan kontrol internal sejak tahap perencanaan hingga evaluasi.

Para peserta diharapkan dapat memanfaatkan pelatihan ini tidak hanya sebagai kegiatan formal, tetapi juga sebagai ruang untuk membangun sinergi, bertukar pengalaman, serta memperkuat jejaring antar-camat secara berkelanjutan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.