Workshop BPKP Perkuat Tata Kelola Desa Lima Puluh Kota

RRI.CO.ID,Kab. Lima Puluh Kota — Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menyelenggarakan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan, akuntabel, efektif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kegiatan ini menjadi forum penting untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pembangunan desa, sekaligus memperkuat pemahaman para pemangku kepentingan mengenai pentingnya tata kelola keuangan desa yang baik, khususnya terkait Dana Desa.

Kegiatan workshop dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Lima Puluh Kota. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menekankan pentingnya evaluasi dan penguatan kapasitas pemerintah nagari dalam mengelola keuangan serta melaksanakan pembangunan secara tepat sasaran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat.

Workshop ini menghadirkan narasumber dari berbagai institusi yang memiliki kompetensi dan peran strategis dalam pengelolaan keuangan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pengawasan pemerintahan desa. Narasumber yang hadir antara lain Anggota Komite IV DPD RI, Kepala KPPN Bukittinggi, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Deputi PPKD BPKP. Diskusi panel dalam workshop ini juga dimoderatori langsung oleh Sekretaris Daerah Kab. Lima Puluh Kota.

Kehadiran para narasumber tersebut memberikan perspektif yang komprehensif kepada peserta, mulai dari aspek kebijakan dan pengawasan, pengelolaan keuangan, pemberdayaan masyarakat desa, hingga penguatan pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala KPPN Bukittinggi hadir sebagai salah satu narasumber untuk memberikan pemaparan terkait Kebijakan dan Mekanisme Penyaluran Dana Desa yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan desa secara lebih efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, kegiatan juga menghadirkan Anggota Komite IV DPD RI, Cerint Iralloza Tasya, sebagai narasumber. Kehadiran Komite IV DPD RI memberikan perspektif dari sisi pengawasan dan kebijakan, khususnya dalam mendorong pengelolaan keuangan serta pembangunan desa yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Workshop ini tidak hanya menjadi momentum evaluasi, tetapi juga menjadi sarana memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, serta seluruh stakeholders yang memiliki peran dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan nagari. Sinergi tersebut dinilai penting mengingat keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga oleh kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Pengelolaan keuangan nagari yang baik merupakan salah satu pondasi penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, berdasarkan kebutuhan masyarakat, serta didukung oleh prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Melalui workshop ini, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mendorong seluruh jajaran pemerintahan desa untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan.

Evaluasi secara berkala diharapkan dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki berbagai kekurangan, memperkuat praktik-praktik yang sudah berjalan baik, serta memastikan program pembangunan desa benar-benar sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat.

Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah nagari, KPPN Bukittinggi, DPD RI, Kementerian Koordinator Bidang Manusia dan Kebudayaan, BPKP, serta seluruh pemangku kepentingan, Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya tata kelola keuangan pemerintahan nagari yang semakin baik, pembangunan yang tepat sasaran, serta masyarakat desa yang semakin mandiri dan sejahtera.