RRI.CO.ID,Jakarta - Ketua Harian IKAL Lemhannas DPD Sumatera Barat, Dr. H. Febby Dt. Bangso Kayo, SH, SST.Par., M.Par, mengajak seluruh ninik mamak di Luhak Nan Tuo untuk menyikapi rencana pembangunan jalan tol secara bijaksana dan tidak terburu-buru menolak program strategis nasional tersebut.
Menurut Febby, pembangunan jalan tol merupakan momentum penting bagi Kabupaten Tanah Datar untuk meningkatkan daya saing daerah serta mempercepat pertumbuhan ekonomi. Karena itu, ia berharap para pemangku adat dapat mengedepankan musyawarah dan dialog sebelum mengambil sikap.
"Jangan sampai kita latah menolak pembangunan. Ini momentum bagi ninik mamak di Tanah Datar untuk memiliki nilai tawar terhadap pembangunan. Semua persoalan bisa dibicarakan melalui musyawarah sehingga kepentingan masyarakat tetap terlindungi," ujarnya.
Ia menilai, pemerintah daerah juga memiliki peran besar dalam membangun komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku adat. Menurutnya, Bupati Tanah Datar perlu turun langsung menemui ninik mamak, tokoh adat, dan tokoh masyarakat agar tercipta kesepahaman mengenai manfaat maupun dampak pembangunan jalan tol.
"Bupati harus turun gunung, merangkul ninik mamak, duduk bersama dalam semangat baiyo iyo. Dengarkan apa yang menjadi harapan masyarakat adat sehingga tidak muncul kesan keputusan diambil sepihak. Semua harus diajak berunding dan diberikan penjelasan secara utuh," katanya.
Febby menegaskan bahwa kondisi ekonomi Tanah Datar saat ini masih membutuhkan percepatan pembangunan. Berbagai sektor unggulan seperti pertanian, peternakan, hingga pariwisata dinilai belum berkembang secara optimal karena ekosistem ekonomi dari hulu hingga hilir belum sepenuhnya terbangun.
Menurutnya, pembangunan jalan tol dapat menjadi salah satu pengungkit yang mampu mempercepat distribusi hasil pertanian, memperluas akses pasar, meningkatkan investasi, hingga membuka kawasan-kawasan ekonomi baru.
"Kesempatan baik jarang datang dua kali. Pemerintah daerah harus mampu mengakselerasi peluang pembangunan yang bersumber dari APBN. Ketika ada daerah lain yang menolak, Tanah Datar justru harus mampu mengambil peluang tersebut demi kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Selain mengajak pemerintah daerah, Febby juga mengimbau seluruh elemen lembaga adat di Luhak Nan Tuo agar mengedepankan pemikiran yang jernih dan menghidupkan kembali budaya musyawarah Minangkabau.
"Kita harus mampajaniah nan mulai karuah. Duduk bersama pemerintah daerah untuk berdialog mencari solusi terbaik. Pembangunan harus berjalan, tetapi masyarakat juga tidak boleh kehilangan hak-haknya. Semua bisa dicapai melalui kesepahaman," ujarnya.
Ia juga mendorong agar tokoh-tokoh perantau Tanah Datar dilibatkan dalam pembahasan pembangunan jalan tol. Menurutnya, para perantau memiliki pengalaman, jaringan, dan pemikiran yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan langkah terbaik bagi kemajuan daerah.
Jalan Tol Dinilai Dorong Kemajuan Sumatera Barat
Febby menilai pembangunan jalan tol di Sumatera Barat merupakan kebutuhan strategis yang akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
Keberadaan jalan tol diyakini mampu memangkas waktu tempuh perjalanan antardaerah, terutama konektivitas antara Sumatera Barat dan Riau. Selain itu, biaya logistik akan lebih efisien sehingga distribusi barang dan jasa menjadi lebih cepat dan kompetitif.
Dari sektor pariwisata, akses yang semakin mudah diperkirakan akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi unggulan di Sumatera Barat. Dampaknya, pelaku UMKM, sektor kuliner, ekonomi kreatif, hingga industri jasa akan memperoleh peluang pasar yang lebih luas.
Jalan tol juga dinilai mampu meningkatkan keselamatan lalu lintas dengan memisahkan kendaraan logistik dan kendaraan pribadi sehingga mengurangi kemacetan dan risiko kecelakaan di jalan nasional yang selama ini padat.
Lebih jauh, pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di sepanjang koridor jalan tol, mempercepat pemerataan pembangunan, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah di Sumatera Barat.
"Yang dibutuhkan hari ini adalah komunikasi, musyawarah, dan kesepahaman. Dengan demikian, pembangunan dapat terlaksana tanpa mengabaikan nilai-nilai adat, sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan generasi mendatang," tutup Febby.
