DPRD Sampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026

RRI.CO.ID, Tanah Datar - DPRD Kabupaten Tanah Datar menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026. Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Tanah Datar, Selasa, 8 September 2026.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua Kamrita dan Sekretaris Dewan Alfian Fikri. Hadir Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly, Forkopimda, Sekda, pimpinan OPD, camat, wali nagari, dan undangan lainnya.

Ketua DPRD Anton Yondra mengatakan pandangan umum disampaikan bergantian oleh delapan fraksi DPRD Tanah Datar. Fraksi tersebut yakni NasDem, PPP, Ummat Golkar, PKS, Gerindra, PKB, PAN, serta Perjuangan Nurani Demokrat.

Pandangan umum diawali Fraksi NasDem melalui juru bicara Junaidi. Ia mengatakan perubahan APBD 2026 menjadi momentum mengevaluasi prioritas pembangunan dan manfaat anggaran.

Fraksi NasDem menyarankan penyusunan Ranperda Perubahan APBD 2026 memperhatikan kondisi ekonomi daerah dan kebutuhan dasar masyarakat. Program prioritas yang memberikan manfaat luas perlu diperkuat, sedangkan program kurang efektif perlu dievaluasi.

Sementara itu, Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat melalui juru bicara Asrul Jusan mendukung Ranperda Perubahan APBD 2026. Fraksi tersebut meminta pemerintah mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

“Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat mendukung perubahan, tetapi pemerintah daerah harus mengacu pada prinsip keadilan. Selain itu, pengelolaan anggaran harus transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Asrul menambahkan setiap alokasi anggaran harus tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal tersebut dinilai penting agar perubahan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, Fraksi Ummat Golkar melalui juru bicara Donal Martin meminta dukungan lebih nyata bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dukungan tersebut dinilai dapat menjadi salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fraksi Ummat Golkar juga mempertanyakan jumlah pelaku UMKM yang telah mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Informasi tersebut dinilai penting untuk mengukur efektivitas program pemberdayaan UMKM.

Selain itu, Fraksi Ummat Golkar meminta pemerintah memiliki peta dan tahapan jelas dalam penanganan bencana. Fraksi tersebut juga meminta strategi pembiayaan untuk mengantisipasi keterbatasan dukungan anggaran pemerintah pusat.

Sementara Fraksi PAN melalui juru bicara Nofrizal mendorong penguatan alokasi anggaran penanganan dan pemulihan pascabencana. Langkah tersebut dinilai penting memperkuat mitigasi dan ketahanan daerah menghadapi potensi bencana.

Berbagai saran, masukan, dan pertanyaan disampaikan masing-masing fraksi dalam Rapat Paripurna tersebut. Seluruh pandangan umum fraksi akan menjadi bahan pemerintah daerah menyusun jawaban pada rapat berikutnya.

Rapat Paripurna selanjutnya mengagendakan Jawaban Bupati Tanah Datar atas Pandangan Umum Fraksi DPRD. Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis mendatang.