RRI.CO ID,Lubuk Sikapaing - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lubuk Sikaping bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Jumat, 6 Februari 2026 menggelar Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) Tahun 2025 dan Strategi Penyaluran Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula KPPN Lubuk Sikaping ini dihadiri langsung oleh Bupati Pasaman, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, serta beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemda Pasaman.

Dalam sambutannya, Bupati Pasaman menekankan pentingnya sinergi antara Pemda Pasaman dan KPPN Lubuk Sikaping mengingat tingginya ketergantungan daerah terhadap dana pusat. 

Berdasarkan data kapasitas fiskal, Kabupaten Pasaman masih berada dalam kategori "sangat rendah" dengan nilai indeks 0,003, di mana 88% pendapatan APBD tahun 2025 masih bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD).

"Dukungan dana pusat masih menjadi faktor dominan. Oleh karena itu, pengelolaan TKD yang akuntabel dan tepat waktu bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk menjaga kualitas layanan publik di tengah keterbatasan ruang fiskal mandiri," ujar Bupati Pasaman dalam sambutannya.

Penyaluran 2025: Perbaikan Koordinasi dan Strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Kepala KPPN Lubuk Sikaping, Syahrawi Munthe, dalam paparan materinya menyampaikan apresiasi atas kinerja penyaluran TKD tahun 2025 yang dinilai sangat baik. Tercatat, total realisasi penyaluran TKD Kabupaten Pasaman tahun 2025 mencapai Rp878,7 miliar atau 98,76% dari pagu sebesar Rp889,1 miliar.

Rincian capaian tersebut meliputi realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 100%, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar 99,91%, DAU sebesar 98,54%, dan DAK Fisik sebesar 98,11%.

Namun, Syahrawi menekankan pentingnya Pemda Pasaman menggali sumber-sumber potensial untuk menambah PAD Kab Pasaman mengingat hingga saat ini ketergantungan pada transfer dana TKD dari Pusat begitu besar, sementara PAD tidak menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. 

Syahrawi menjelaskan beberapa strategi untuk meningkatkan PAD antara lain sensus ulang data pembayar PBB agar dapat dioptimalkan, optimalisasi pemanfaatan aset-aset Pemda yang idle agar segera diinventarisasi kemudian disewakan atau aset BUMD agar dikembangkan melalui skema-skema yang menguntungkan misal melalui Kerjasaman Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Selain itu, Syahrawi menyoroti beberapa kendala yang menjadi lessons learned di Tahun 2025, salah satunya adalah adanya 10 Nagari yang tidak dapat disalurkan Dana Desa Non-Earmark Tahap 2 akibat dampak regulasi PMK 81 Tahun 2025, serta koordinasi internal antara OPD, APIP, dan BPKAD yang dinilai masih perlu dioptimalkan.

Strategi 2026: Efisiensi dan Perbaikan Tata Kelola

Menghadapi tahun anggaran 2026, tantangan kian berat dengan adanya penurunan pagu TKD secara keseluruhan, salah satunya Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi Rp585 miliar, turun dari Rp. 602,8 miliar pada tahun sebelumnya akibat kebijakan efisiensi anggaran pusat, kemudian Dana Desa yang tahun ini langsung di-intercept untuk digunakan pengembangan Koperasi Desa merap Putih. Tahun 2026, Dana Desa yang akan disalurkan ke seluruh Nagari sebesar Rp20 miliar, berkurang cukup signifikan dibanding tahun 2025 sebesar Rp. 62 miliar.

Untuk itu, Kepala KPPN Lubuk Sikaping memaparkan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan dalam pengelolaan keuangan Pemda Pasaman melalui cash management yang efektif. Menjalankan kebijakan taktis dan akuntatabel dalam pengelolaan anggaran.

Diskusi dan Penghargaan

Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan fokus pembahasan mengenai strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah menurunnya nilai TKD, serta mencari alternatif pembiayaan lain untuk pembangunan daerah. Para peserta sepakat untuk memperkuat komunikasi melalui saluran yang disediakan guna memitigasi kendala penyaluran lebih dini. Acara ditutup dengan pemberian apresiasi dan penghargaan kepada Pemda Pasaman dalam penyaluran Dana Desa Terbaik tahun 2025.