RRI.CO.ID,Lubuk Sikaping - Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lubuk Sikaping menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema Evaluasi Penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025 dan Strategi Penyaluran Tahun 2026 untuk Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. 

Kegiatan yang berlangsung Rabu, 11 Februari 2026 di Aula KPPN Lubuk Sikaping tersebut merupakan agenda resmi yang dihadiri oleh pimpinan perangkat daerah.

Acara dibuka oleh Wakil Bupati Pasaman Barat, H. M. Ihpan, yang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum koordinasi ini sebagai upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan anggaran. FGD ini menjadi wadah penting untuk menyelaraskan pemahaman Pemda dan KPPN terhadap dinamika kebijakan dana transfer serta berbagai tantangan administrasi yang dihadapi di lapangan.

Evaluasi Menyeluruh Penyaluran TKD Tahun 2025

Acara dilanjutkan dengan Paparan oleh Kepala KPPN Lubuk Sikaping, Syahrawi Munthe untuk memberikan evaluasi komprehensif atas Penyaluran TKD untuk wilayah Kab. Pasaman Barat periode Tahun 2025. Realisasi penyaluran TKD Pasaman Barat mencapai 98,75%, yaitu Rp 1.059,43 miliar dari pagu Rp1.072,82 miliar.

FGD juga menyoroti sejumlah isu yang perlu mendapat perhatian serius di tahun mendatang, seperti adanya retur SP2D pada penyaluran DAK Nonfisik Tunjangan Guru ASN Daerah, kebutuhan peningkatan ketepatan waktu perekaman dokumen lewat OMSPAN, serta konsistensi OPD dalam mengirimkan dokumen persyaratan sebelum batas akhir.

Pada tahun 2025 terdapat beberapa nagari yang tidak tersalurkan Dana Desa Tahap II Non Earmark dampak terbitnya PMK Nomor 81 Tahun 2025, dengan adanya perubahan regulasi focus penggunaan dana desa tahun 2025.

Pembahasan Strategi Penyaluran TKD Tahun 2026

Menghadapi Tahun Anggaran 2026, FGD merumuskan berbagai langkah strategis yang akan menjadi pedoman Pemda Pasaman Barat dalam meningkatkan.

efektivitas penyaluran dana, meliputi: Penguatan Manajemen Administratif, Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah, Antisipasi Perubahan Regulasi, dan Penguatan Pengawasan Pelaksanaan Proyek.

Peningkatan PAD Kab. Pasaman Barat Berdasarkan PMK Nomor 97 Tahun 2025 Rasio Kapasitas Fiskal Pemda Kab. Pasaman Barat berada pada angka 0,008, masuk kategori rendah. Hal inimenunjukkan kemampuan keuangan daerah terbatas dalam mendanai kebutuhan publik, mencerminkan pendapatan asli daerah yang minim dan ketergantungan tinggi pada dana transfer pemerintah pusat, serta perkiraan kas yang tersedia dan keandalan serta ketersediaan dana. Pemda Pasaman Barat perlu melakukan bernagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga memperkecil rasio Pendapatan TKD atas Pendapatan Daerah.

Kepala KPPN Lubuk Sikaping menekankan bahwa FGD bukan hanya kegiatan seremonial, melainkan forum teknis yang harus menghasilkan perbaikan nyata dalam tata kelola anggaran di daerah. Keberhasilan penyaluran TKD, menurutnya, sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi antara pemerintah daerah dan KPPN.

Pada Kesempatan ini Kepala KPPN Lubuk Sikaping, Syahrawi Munthe memberikan apresiasi atas kinerja Pemda Kab. Pasaman Barat dalam penyaluran DAK Fisik Tahun 2025. Pemda dapat memenuhi syarat salur sesuai jatuh tempo penyaluran, sehingga seluruh kontrak DAK Fisik Tahun 2025 dapat disalurkan.

Menutup kegiatan, Pemda Pasaman Barat menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat manajemen keuangan, memperbaiki kualitas perencanaan dan serapan, serta meningkatkan kesiapan OPD dalam menghadapi penyaluran TKD 2026. 

Pemerintah daerah juga menyambut baik berbagai rekomendasi strategis yang disampaikan KPPN sebagai panduan teknis pelaksanaan anggaran.

Dengan terlaksananya FGD ini, diharapkan sinergi antara KPPN Lubuk Sikaping dan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat semakin kuat, sehingga penyaluran TKD di tahun-tahun mendatang dapat berlangsung lebih efektif, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah.