RRI.CO.ID, Biak - Pengembangan wisata rohani berbasis aset gedung milik Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori, merupakan langka tepat dan strategi efektif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus melestarikan nilai budaya religi di daerah itu.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Supiori. Aldy mengatakan, pemerintah daerah tengah berupaya melakukan penataan, renovasi, dan perbaikan terhadap aset gedung bersejarah milik pemerintah daerah di Maudori dan Kyamdori, agar memenuhi standar kenyamanan dan daya tarik wisatawan.

"Pemerintah daerah Supiori melalui Dinas Pariwisata telah melakukan sosialisasi tentang pengembangan wisata yang dikemas dalam bentuk FGD, menghadirkan Pemerintah, DPRK, tokoh gereja, masyarakat, adat, dan komponen lainya termasuk konsultan pariwisata dari Universitas Cendrawasih Jayapura," ujar Kepala BPKAD Supiori Aldy

Kegiatan Sosialisasi tersebut dimaksudkan dalam rangka membahas sekaligus mencari solusi penyelesaian terhadap kepemilikan tanah di area lokasi wisata rohani di Maudori dan Kyamdori, sehingga dalam pengembangan kedepan tida menimbulkan persoalan baru.

Menurut Aldi sejumlah aset pemerintah daerah yang telah dibangun sejak lama di Maudori dan Kyamdori sampai saat ini belum diketahui secara jelas kepemilikannya, sehingga perlu di diskusikan bersama masyarakat di wilayah itu.

"Dari hasil diskusi masyarakat belum menyerahkan lahan dan pemerintah daerah juga belum melakukan pembelian atau pengadaan lahan tersebut. Bahkan beberapa tokoh masyarakat menyatakan siap memberikan lahan untuk dikelola dan dikembangkan oleh pemerintah daerah, namun ada juga masyarakat yang meminta waktu untuk membahas bersama keluarga di kampung tersebut, barulah memutuskan tanah tersebut diserahkan untuk dikelolah bersama atau dibayar oleh Pemda " ujarnya.

Kepala BPKAD Supiori Aldy atas nama Pemerintah Daerah, menyampaikan apresiasi kepada sejumlah warga yang telah bersedia untuk menyerahkan lokasi tersebut untuk di bangun pemerintah daerah, demi kemajuan sektor pariwisata rohani di wilayah itu.

Pengembangan aset gedung wisata rohani bersejarah milik pemerintah daerah di Maudori dan Kyamdori baru dilakukan setelah ada kesepakatan bersama antara masyarakat dan pemerintah daerah yang di tandai penandatanganan kesepakatan bersama.

Pemerintah daerah berharap persoalan ini tidak berlarut lama, sehingga tidak menghambat rencana pemerintah daerah dalam mengembangkan wisata rohani tersebut kedepan lebih baik, dan mampu menarik pengunjung dalam jumlah banyak.