RRI.CO.ID, Biak - Pemerintah memutuskan membatalkan rencana kegiatan belajar mengajar bagi siswa sekolah secara daring. Rencana pemberlakuan pembelajaran jarak jauh setelah libur Lebaran demi menghemat konsumsi bahan bakar minyak ini batal diterapkan agar tidak terjadi ketertinggalan pelajaran (learning loss). Sebelumnya, rencana pembelajaran daring sempat mencuat sebagai bagian dari kebijakan efisiensi atau strategi penghematan energi yang tengah dikaji pemerintah. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi krisis energi yang berisiko diakibatkan oleh konflik Iran dan AS-Israel di Timur Tengah. Wacana penerapan sekolah daring yang direncanakan mulai April 2026 tersebut menjadi salah satu upaya penghematan bahan bakar minyak (BBM). Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan, hasil koordinasi lintas kementerian pembelajaran tatap muka harus tetap dijaga demi memastikan kualitas pendidikan tidak menurun.

“Bahwa di sektor pendidikan, proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai timbul learning loss,” kata Pratikno, Selasa (24/3), dikutip Kompas.com.

“Oleh karena itu, diutamakan penyelenggaraan proses pembelajaran tetap berjalan secara luring bagi siswa,” sambungnya.

Dia mengatakan memang pernah ada diskusi tentang kemungkinan penggunaan metode hibrida yang mengombinasikan luring dan daring di satuan pendidikan mulai April 2026. Namun, mengingat pentingnya menjaga kualitas pendidikan siswa, pembicaraan lintas kementerian memutuskan bahwa pembelajaran jarak jauh (PJJ) tidak urgen saat ini. Keputusan ini diambil, lanjut Pratikno, karena pemerintah memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, dalam hal ini di bidang kesehatan dan pendidikan. Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan harus dipercepat sejalan dengan prioritas presiden. Program seperti revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda menjadi bagian dari fokus utama. Rencana sekolah daring sempat menuai kritik dari sejumlah pihak karena dinilai dapat menurunkan kualitas pendidikan. Pengamat pendidikan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Jejen Musfah, menilai, dalam kondisi menuju krisis energi saat ini, seharusnya yang diefisiensi terlebih dahulu adalah gaji atau tunjangan pejabat negara. Efisiensi pada dana pendidikan sebaiknya menjadi opsi terakhir yang diambil pemerintah. Dia menegaskan kepada Kompas, pandemi COVID-19 telah mengajarkan bahwa PJJ sangat tidak efektif. Dampak ketertinggalan pelajaran juga masih terasa hingga saat ini.

Learning loss yang terjadi selama pandemi disebabkan oleh terbatasnya interaksi antara tenaga pendidik dan pelajar, terbatasnya interaksi sesama pelajar, masalah waktu belajar, kurangnya konsentrasi dan hilangnya fokus, serta kurangnya serapan pelajar terhadap materi pembelajaran yang diberikan. Interaksi yang terbatas itu, menurutnya, mengakibatkan motivasi belajar menurun.