Pemkab Supiori Komitmen Tekan Angka Stunting Capai 16 Persen di Awal 2026

RRI.CO.ID, Biak – Bupati Supiori, Heronimus Mansoben menegaskan penanganan stunting menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Kabupaten Supiori melalui kolaborasi lintas sektor, peningkatan sanitasi lingkungan hingga penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Heronimus saat menerima kunjungan Ketua TP PKK Provinsi Papua bersama rombongan di Kabupaten Supiori, Selasa 25 Mei 2026.

Bupati Supiori Heronimus Mansoben, mengungkapkan angka stunting di Kabupaten Supiori mengalami penurunan dari 20,7 persen pada tahun 2025 menjadi sekitar 16 persen pada tahap pertama tahun 2026. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras bersama antara pemerintah daerah, tim percepatan penanganan stunting, tenaga kesehatan dan masyarakat.

“Penurunan ini bukan semata-mata keajaiban, tetapi hasil kerja keras dan kolaborasi semua pihak. Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh OPD terkait, tim percepatan penanganan stunting dan masyarakat yang terus membangun komunikasi serta kerja sama,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala yang memengaruhi tingginya angka stunting, terutama persoalan rumah layak huni dan sanitasi lingkungan.

“Kami hitung satu rumah di Supiori bisa ditempati tiga sampai empat kepala keluarga dan ini sangat berpotensi menyebabkan stunting. Karena itu kami terus berupaya mendapatkan dukungan pembangunan perumahan dari pemerintah provinsi dan pusat,” katanya.

Selain perumahan, persoalan sanitasi dan akses air bersih juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama di wilayah kepulauan. Bupati mencontohkan kondisi masyarakat di Pulau Rani, Distrik Kepulauan Aruri, yang masih menghadapi keterbatasan jamban dan air bersih sehingga berdampak pada kesehatan lingkungan.

“Masih ada masyarakat yang buang air besar sembarangan karena keterbatasan sanitasi. Ini berdampak langsung pada kesehatan lingkungan dan kondisi anak-anak,” ujarnya.

Ia mengatakan pemerintah daerah telah memerintahkan Dinas Kesehatan dan puskesmas untuk turun langsung melakukan penanganan cepat terhadap kasus gangguan kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.

Heronimus menegaskan penanganan stunting tidak dapat dilakukan pemerintah daerah sendiri, tetapi membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.

“Pencegahan stunting bukan tanggung jawab murni pemerintah daerah, tetapi membutuhkan kolaborasi semua stakeholder dan masyarakat agar penanganannya bisa lebih cepat,” katanya.

Upaya pemerintah kabupaten Supiori, dalam menurunkan angka stunting tersebut, juga diapresiasi ketua TP -PPK Provinsi Papua, Ra’fatul Mulkiyah Matius Fakhiri. Menurutnya upaya penurunan stunting tersebut dibutuhkan kerjasama seluruh stekholder.

"Saya juga ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya untuk Pak Bupati beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Supiori yang sudah menurunkan angka stunting di wilayah Kabupaten Supiori, ya. Mungkin kedepan bisa melibatkan, pengusaha.BUMN, mungkin juga dari OPD-OPD terkait untuk menjadi orang tua asuh stunting, ujarnya

Diketahui, Pemerintah Kabupaten Supiori menargetkan angka stunting dapat terus ditekan hingga berada di bawah 10 persen selama masa kepemimpinan saat ini melalui penguatan pelayanan kesehatan, perbaikan sanitasi, edukasi masyarakat dan penyediaan hunian layak bagi keluarga.