RRI.CO.ID, Biak - Proyek jet tempur KF-21 Boramae kini memasuki fase krusial menjelang target penyelesaian pengembangan pada Juni 2026. Korea Selatan baru-baru ini menyetujui penyerahan satu unit purwarupa (prototipe) kursi tunggal (single seat) kepada Indonesia. Kesepakatan ini menjadi sinyal positif setelah melalui proses negosiasi yang cukup alot mengenai pembagian aset dan dokumentasi teknis antara kedua negara.

Dari sisi teknis, program uji coba penerbangan telah dinyatakan rampung lebih awal pada Januari 2026 setelah menyelesaikan sekitar 1.600 sorti (penerbangan/misi uji coba). Keberhasilan ini memungkinkan produksi massal dimulai sesuai jadwal, dengan pengiriman unit operasional pertama direncanakan pada paruh kedua tahun ini. Bagi Indonesia, penyerahan prototipe ini sangat penting untuk pengujian verifikasi dan transfer teknologi lebih lanjut.

Namun, proyek ini tetap dibayangi polemik terkait kontribusi keuangan. Indonesia sebelumnya mengajukan pengurangan komitmen pembayaran menjadi sekitar 600 miliar won (Rp 6,8 triliun) dari kesepakatan awal karena kendala ekonomi domestik. Pemerintah Korea Selatan akhirnya menerima usulan ini, namun dengan konsekuensi pengurangan volume transfer teknologi yang akan diterima oleh pihak Indonesia.

Hingga awal April 2026, Indonesia tercatat telah membayar sekitar 536 miliar won. Badan Pengadaan Pertahanan Korea Selatan (DAPA) menegaskan bahwa jadwal pasti penyerahan jet prototipe dan dokumen teknis hanya akan diputuskan setelah sisa pembayaran sekitar 64 miliar won dilunasi oleh Indonesia, yang ditargetkan selesai pada bulan Juni mendatang.

Di dalam negeri, Kementerian Pertahanan RI menyatakan bahwa proses pembelian 16 unit pertama KF-21 masih dalam tahap penjajakan. Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) juga menegaskan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk menyambut jet tempur baru ini. Fokus utama saat ini adalah memastikan para penerbang TNI AU mendapatkan pelatihan teknis yang setara dengan standar operasional pesawat generasi 4.5 tersebut.

Polemik lain yang sempat mencuat adalah isu keamanan data yang melibatkan sejumlah insinyur Indonesia di Korea Selatan. Meski demikian, kedua negara berusaha menjaga hubungan diplomatik agar tidak menghambat proyek strategis ini. Jika kontrak pembelian final berhasil ditandatangani, Indonesia akan menjadi negara pertama di luar Korea Selatan yang mengoperasikan pesawat tempur canggih tersebut.