RRI.CO.ID, Biak - Bupati Kabupaten Biak Numfor, Markus O. Mansnembra menyatakan syukur atas sejumlah program prioritas yang telah dicanangkan pada awal masa kepemimpinannya berhasil direalisasikan dalam kurun waktu satu tahun, meskipun diperhadapkan kondisi keuangan daerah yang terbatas akibat efisiensi anggaran secara nasional

Penegasan Bupati Markus saat membuka forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD dan Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2027 sebagai bagian dari refleksi kinerja pemerintah daerah pada Selasa, 14 April 2026.

Dijelaskan sejak awal, berkomitmen bersama Wakil Bupati Jimmy CR Kapissa untuk menjalankan berbagai program prioritas dalam 100 hari kerja pertama, semuanya berjalan lancar dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Dalam 100 hari kerja pertama, kami telah melaksanakan beberapa kegiatan prioritas dan itu telah terwujud, meskipun belum maksimal karena kondisi keuangan daerah sampai saat ini dipangkas pemerintah pusat,” ujar Bupati Markus disela - sela pembukaan kegiatan Musrenbang RKPD di Pantai Insumbre, Distrik Bondifuar, Kabupaten Biak Numfor

Menurutnya, sejumlah capaian yang diraih, tidak terlepas dari kerja sama seluruh pihak, termasuk dukungan masyarakat sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik yang lebih responsif, dengan tetap mengedepankan kebutuhan dasar masyarakat.

Adapun sejumlah program yang telah dijalankan antara lain, pemberian asuransi bagi pekerja rentan OAP, bantuan duka bagi pasien Orang Asli Papua (OAP) yang meninggal di RSUD, pelaksanaan pasar murah di 19 distrik guna menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan, layanan bus sekolah gratis untuk antar jemput siswa, serta subsidi kartu tani guna mendukung aktivitas ekonomi petani dan sejumlah program lainnya.

“Program-program ini sangat mendasar dan memberikan manfaat besar langsung, sekaligus mengedukasi masyarakat sebagai penerima manfaat dan meningkatkan kepercayaan terhadap pelayanan pemerintah,” ujarnya.

Bupati juga mengungkapkan kondisi keuangan daerah yang masih sangat bergantung pada dana transfer pusat dan rencana efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat pada tahun 2026, justru berpotensi menurunkan dana transfer ke daerah secara signifikan.

Kondisi ini memberikan tekanan fiskal yang cukup tinggi dan berisiko menghambat pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik, sehingga dibutuhkan keseriusan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien, terutama pada belanja non prioritas.

Dalam konteks penyusunan RKPD 2027, pemerintah daerah akan memfokuskan perencanaan pada sektor-sektor prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Bupati mengingatkan pimpinan OPD agar tidak ada usulan tambahan program yang tidak memiliki kejelasan sumber pendanaan serta mampu berpikir cerdas untuk mengintegrasikan pembangunan lintas sektor secara terarah dan akuntabel.

Ia berharap pembangunan ke depan harus mampu menjawab isu strategis dan tantangan daerah secara tepat, karena itu dibutuhkan sinergi, kolaborasi, dan perencanaan yang matang melalui Musrenbang ini.