KBRN Biak, Senator Papua, Lalita, S.H., M.H., Anggota MPR/DPD RI Dapil Papua periode 2024–2029 dari Komite II yang membidangi antara lain sektor pertanian, perkebunan, kelautan, dan infrastruktur menggelar kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat di Kabupaten Biak Numfor, Papua pada Sabtu (11/10/2025).kutip dari RevolusiNews.com
Kegiatan ini menyasar 12 kampung di beberapa distrik dengan tujuan menjaring langsung berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat di tingkat kampung.
Pada hari kedua pelaksanaan, Lalita menyerap aspirasi masyarakat dari lima kampung di Distrik Biak Timur, antara lain Kampung Ibdi, Kampung Mandon, dan Kampung Yenusi, serta beberapa kampung lainnya. Agenda ini akan berlangsung hingga 14 Oktober 2025.
Dalam dialog bersama warga, muncul sejumlah keluhan dan aspirasi utama khususnya dari Kampung Mandon.
Warga mengeluhkan kesulitan mendapatkan air bersih, meski Kali Ruar yang menjadi sumber pasokan air utama bagi Kota Biak berasal dari wilayah kampung tersebut.
Selain itu, masyarakat juga menyampaikan masalah pendidikan, terutama terkait guru honor di sekolah YPK yang belum mendapatkan pengangkatan resmi. Warga turut menyoroti kondisi hutan mangrove di wilayah mereka yang belum tertata dengan baik.
Masyarakat berharap melalui kunjungan kerja ini, aspirasi mereka dapat diperjuangkan di tingkat nasional dan mendapatkan perhatian dari kementerian terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Senator Lalita menyampaikan apresiasi atas keterbukaan masyarakat serta menegaskan komitmennya untuk membawa setiap aspirasi ke tingkat pusat.
“Kami ingin memastikan bahwa suara masyarakat kampung benar-benar terdengar di Senayan. Persoalan air bersih, pendidikan, dan lingkungan hidup akan kami dorong agar mendapat tindak lanjut dari kementerian teknis,” ujar Lalita.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk terus menjaga semangat gotong royong dan partisipasi aktif dalam pembangunan kampung, agar setiap program pemerintah dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
Kegiatan penyerapan aspirasi ini menjadi bagian dari fungsi representasi anggota DPD RI yang bertujuan memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memperjuangkan kepentingan masyarakat Papua di tingkat nasional.