KBRN, Biak : Ketua Solidaritas Perempuan Papua (SPP) wilayah Biak Numfor, Yosmina Bukorsyum menanggapi angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayahnya. Menurutnya, banyak kasus yang tidak dilaporkan ke pihak berwenang karena masih dianggap sebagai masalah sepele.

Dari data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Biak Numfor, tahun 2023 telah terjadi 37 kasus kekerasan terhadap anak dan 73 kasus kekerasan terhadap Perempuan.

"Sejak tahun 2000 hingga 2024, tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak cukup tinggi. Sayangnya, banyak korban yang tidak berani melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib," ujar mantan anggota DPRD biak Numfor.

SPP Biak Numfor telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan berbasis gender. Organisasi ini menjalin kemitraan dengan Dewan Adat dan berbagai pihak untuk mensosialisasikan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Yosmina menjelaskan pihaknya telah menggelar kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan di Tanah Papua pada 26 Oktober hingga 10 November 2024. Kegiatan ini bertujuan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkomitmen menghentikan tindak kekerasan.

"Kami berpegang pada UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76C yang dengan jelas melarang segala bentuk kekerasan. Program anti kekerasan ini akan terus berlanjut di tahun 2025," ucapnya.

Di tahun 2025, SPP Biak Numfor berencana memperluas kerja sama dengan organisasi pemerintah dan komponen masyarakat lainnya. Selain kampanye anti kekerasan, mereka juga akan melanjutkan program penanaman pohon di sekitar Aidoram, jalur 2 kawasan Dewan Adat Biak.