Badan Pengurus KAPP Biak Periode 2026-2031 resmi dilantik

RRI.CO.ID, Biak - Wakil Bupati Biak Numfor. Jimmy Carter Rumbarar Kapissa, resmi melantik Badan Pengurus Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Kabupaten Biak Numfor periode 2026-2031 bertempat di BBC pada Selasa, 19 Mei 2026.

Wabup Jimmy Carter Rumbarar Kapissa dalam sambutannya mengatakan, pengusaha Orang Asli Papua memiliki hak untuk diakomodir dan berbicara, bekerja, mengelola, dan menikmati manfaat dari otonomi khusus secara mandiri di negerinya sendiri.

Ia menegaskan pemerintah daerah berkomitmen memberikan perhatian penuh kepada Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Kabupaten Biak Numfor melalui berbagai program dan kegiatan yang dibiayai melalui dana otonomi khusus Papua, namun implementasinya tetap disesuaikan dengan aturan perundang – undangan yang berlaku,

Jimmy Carter Rumbarar Kapissa atas nama pemerintah daerah berpesan kepada pengusaha khusus Orang Asli Papua, untuk dapat mempersiapkan diri dengan baik termasuk berbagai hal yang berkaitan dengan legalitas dan kapasitas manajerial, sehingga kedepan mampu bersaing di dunia usaha.

Selain itu, memanfaatkan peluang kemitraan diberbagai bidang usaha strategis lainnya meliputi ekonomi kreatif, pariwisata, perikanan, pertanian, hingga sektor konstruksi dan jasa, sehingga tidak tergantung pada proyek pemerintah.

"Kita percaya dari kamar adat pengusaha Papua saat ini, akan lahir pengusaha - pengusaha muda, tetapi juga menjadi advokat bagi pengusaha kecil di bawa, sehingga ada kaderisasi, dengan tetap melibatkan mama- mama pengusaha Papua di pasar, bahkan berkolaborasi dengan asosiasi pengusaha dan bersinergi dengan pemerintah daerah untuk memajukan Biak Numfor bersama," ujar Wabup Jimmy Carter Rumbarar Kapissa

Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Badan Pelaksana Harian (BPH) Lembaga Adat Kan Kain Karkara Biak Gerard Kafiar dalam sambutannya mengatakan, lembaga kultur tidak perlu mengatur pemerintah daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan, karena meyakini setiap pemimpin pasti dewasa dalam keyakinan keagamaan, pemerintahan dan sebagai orang beradab, justru bijak dalam memberikan paket pekerjaan bagi pengusaha.

Ia menyebut, masyarakat papua bukan hanya membutuhkan pembangunan fisik semata, tetapi juga pembangunan yang bermartabat, melalui musyawarah dan persetujuan pemilik hak ulayat, sehingga tidak menghambat laju pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Selaku Sekjen BPH Lembaga Adat Kan Kain Karkara Biak Gerard Kafiar berharap, pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap pengusaha Orang Asli Papua, sehingga dapat bersaing secara sehat dan terlibat aktif dalam pembangunan daerah, sekaligus menjadi tuan di negerinya sendiri.

"Kami titipkan penguasa OAP untuk pemerintah daerah, tolong jaga dan bantu mereka, berikan apa yang menjadi hak mereka, seperti contoh proyek yang dibiayai dana Otsus, karena Otsus itu suda harga mati untuk pengusaha OAP, jangan pake stigma OAP tida mampu dan tida punya modal, tetapi kasi kesempatan bagi mereka untuk bekerja agar menjadi tuan di negerinya sendiri," ucap Gerard Kafiar

Gerard.

Proses pelantikan Badan Pengurus Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Kabupaten Biak Numfor periode 2026-2031 berjalan lancar ditandai pembacaan SK Kepengurusan dan penyerahan bendera pataka dari Wakil Bupati Biak Jimmy Carter Rumbarar Kapissa kepada Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Kabupaten Biak Numfor yang baru dilantik Nehemia Jemy Randongkir sebagai bentuk penyerahan tugas, dan tanggung jawab organisasi untuk memajukan pengusaha Orang Asli Papua.