RRI.CO.ID, Biak - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Biak Numfor, Gunadi mengemukakan, untuk indeks MCSP KPK pihaknya menangani barang milik daerah (BMD) dan anggaran.

Dikatakan tahun sebelumnya pengelolaan barang milik daerah mencapai 56,5 persen tertinggi kedua di Papua, namun masi terdapat sejumlah aset yang tidak di kuasai dan belum bersertifikat.

"Memang kita punya aset banyak, namun setelah dicek fisiknya ternyata sebagian besar masi di kuasai oleh pensiunan baik kendaraan, rumah, tanah dan lainnya," ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Biak Numfor, Gunadi, Pekan ini.

Kondisi ini membuat dokumen eviden yang diunggah secara berkala. keakuratannya masi diragukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setelah melalui proses penilaian kinerja menggunakan aplikasi JAGA KPK.

Dikatakan KPK juga menilai keinovasian pemerintah daerah, dalam memanfaatkan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) seperti sejumlah ruko dan tanah yang disewakan, termasuk pasar dan aset lainnya dan bagian ini jika tidak dilaporkan ke KPK justru mempengaruhi nilai.

"Tahun lalu nilai kita secara akumulatif menacapi 74 kurang 4 poin kita masuk zona hijau, oleh sebab itu untuk tahun ini kita harus kerja keras agar bisa masuk zona hijau," ujarnya

Menurut Gunadi untuk anggaran mencapai 80, 5 persen namun pengelolaan hibah masih menjadi kendala karena kurangnya sosialisasi dan regulasi.

Ia menambahkan untuk penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) sedang dilakukan bekerja sama dengan Universitas Negeri Semarang untuk menyeragamkan standar biaya.

Kepala BPKAD Biak Numfor, Gunadi atas nama Pemerintah Daerah menyampaikan apresiasi kepada KPK yang telah membantu pemerintah melakukan penarikan aset yang dikuasai pihak lain, yang akan meningkatkan nilai MCSP.

MCSP mencakup berbagai bidang seperti optimalisasi pendapatan daerah, manajemen ASN, pengadaan barang dan jasa, perencanaan, dan pelayanan publik.