KBRN, Biak : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Biak Numfor, Gunadi mengemukakan, realisasi belanja daerah khusus dana otonomi khusus Papua Tahun Anggaran 2025, dari jumlah transfer tahap pertama sebesar Rp.54 miliar, telah direalisasikan sebesar Rp.15,4 miliar untuk membiayai berbagai program dan kegiatan, tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Dana otsus ini Kami salurkan ke OPD sesuai regulasi yang berlaku, atas permintaan masing – masing OPD,dengan jumlah berfariasi disesuaikan program dan kegiatan yang dilaksanakan,” ujar Kepala BPKAD Biak Gunadi Rabu,(8/7/2025)

Dikatakan, dana tersebut hendaknya dikelola dengan baik dan transparan serta dialokasikan secara efektif untuk membiayai berbagai program dan kegiatan di masing – masing OPD, sehingga berjalan lancara dan sukses sekaligus memberikan dampak positif terhadap kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, membiayai program dan kegiatan, disesuaikan kebutuhan masyarakat, serta dapat melaksanakan dengan efektif dan efisien, sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Menurut Gunadi, dalam waktu dekat ini, pemerintah daerah merealisasikan sebesar Rp,17 miliar untuk membiayai pendidikan beasiswa, siswa unggul papua atau (SUP) yang sedang mengenyam pendidikan perguruan tinggi baik di dalam maupun luar negeri sebanyak 186 mahasiswa.

“Untuk salur tahap dua, sesuai aturan yang berlaku, pemerintah daerah harus menyerap anggaran tahap pertama ini 50 persen dulu baru mengajukan tahap kedua,” ujarnya

Menyinggung kucuran dana transfer tahap ke-dua dari pemerintah Pusat, Kepala BPKAD Biak Numfor, Gunadi mengatakan, anggaran tersebut baru direalisasikan, setelah pemerintah daerah melaksanakan kewajiban membayar beasiswa program siswa unggul papua, disertai laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat.

Ia menegaskan, kendati pemerintah daerah diperhadapkan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam hal pemangkasan angaran secara nasional, namun tetap berupaya menyelesaikan beasiswa bagi siswa unggul papua, dengan tetap menyesuaikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.