KBRN, Biak : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Biak Numfor, Gunadi mengemukakan, berbagai program dan kegiatan yang dibiayai melalui dana otonomi khusus Papua Tahun Anggaran 2025, baik di OPD maupun di lembaga kemasyarakatan, untuk sementara belum bisa dilaksanakan, lantaran pemerintah pusat belum menyalurkan dana tersebut ke daerah.

"Semua dokumen administrasi yang dijadikan sebagai syarat untuk mempercepat penyaluran dana otsus ke daerah semua telah terpenuhi, dan kami sementara menunggu dari pemerintah pusat," ujar Kepala BPKAD Biak Gunadi Selasa, (29/4/2025)

Kata Gunadi, untuk mempercepat proses penyaluran dana otsus, pemerintah daerah telah melengkapi seluruh persyarakatan administrasi, baik rencana anggaran program (RAP), laporan pertanggungjawaban penggunaan dana otsus tahun anggaran 2024 disampaikan ke Kementrian Keungan dan Pemerintah Provinsi Papua, namun sampai saat ini belum terealisasi.

Menurut Gunadi, keterlambatan penyaluran dana otonomi khusus papua Tahun Anggaran 2025 ini, tidak hanya di Kabupaten Biak Numfor semata, namun hampir di semua Kabupaten kota di Tanah Papua, bahkan belum diketahui penyebab keterlambatan penyaluran dana tersebut.

Ia berharap pemerintah pusat secepatnya mengucurkan dana tersebut, karna sangat dibutuhkan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang pada giliranya mempercepat proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

"Intinya kami pemerintah daerah suda melengkapi semua persyaratan dan hanya tinggal menunggu realisasi dari pemerintah pusat," ujarnya

Selaku Kepala BPKAD Biak Numfor, Gunadi atas nama pemerintah daerah menghimbauw seluruh masyarakat agar tetap bersabar dan menahan diri, sambil menunggu proses realisasi dana otus dari pemerintah pusat.

Selain itu, tidak muda mempercayai informasi tidak benar yang disampaikan oknum masyarakat tidak bertanggungjawab, bahkan berseleweran di berbagai media sosial facebook, karena hanya ingin memperkeruh suasana di daerah.