RRI.CO.ID, Biak – Upaya kolaborasi dilakukan Yayasan Jenewa Madani Indonesia bersama UNICEF, Satgas MBG Kabupaten Biak Numfor, BGN Wilayah Biak Numfor, dan Pengelola SPPG dengan menggelar rapat koordinasi di Swissbell Hotel Cendrawasih Biak pada Jumat 15 Mei 2026. Agenda utama pertemuan ini adalah memperkuat tata kelola lingkungan dan sanitasi, serta memastikan seluruh proses produksi makanan di dapur pelayanan MBG berjalan aman dan sesuai standar.

Pertemuan ini diselenggarakan dengan tujuan utama meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai peran vital Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dalam operasional dapur MBG. Selain itu, rakor juga bertujuan menjabarkan prinsip dasar pengelolaan limbah dan sanitasi lingkungan, mengidentifikasi beragam tantangan yang dihadapi di lapangan, serta memperkuat sinergi antara pengelola SPPG dan Satgas MBG dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Spesialis WASH UNICEF Indonesia untuk wilayah Tanah Papua, Reza Hendrawan, menyampaikan bahwa pihaknya sebagai mitra pemerintah, sangat mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis karena dampak langsungnya terhadap pemenuhan hak, kesehatan, dan kesejahteraan anak-anak. Menurutnya, dalam pertemuan ini, diskusi mendalam dilakukan bersama pengelola SPPG dan perangkat daerah terkait, khususnya mengenai penanganan air limbah.

“Seperti yang kita ketahui, adanya edaran dari BGN yang mewajibkan setiap SPPG memiliki sistem pengolahan air limbah yang memadai, menyebabkan penghentian sementara operasional di beberapa tempat. Di sinilah peran kami, ikut meningkatkan kapasitas dan pemahaman para pengelola mengenai pentingnya IPAL,” ungkap Reza.

Ia menambahkan, setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi beberapa hari terakhir, UNICEF berpotensi memberikan bantuan berupa penyediaan model IPAL bagi enam SPPG di Biak Numfor. Langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh praktik terbaik sekaligus mempercepat proses pengaktifan kembali layanan yang sempat dihentikan.

“Kami sangat mengapresiasi upaya besar yang sudah dilakukan para pengelola. Namun, kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan lingkungan tetap wajib dijalankan. Proses penyediaan makanan menghasilkan limbah cukup besar, dan jika tidak dikelola dengan benar, justru akan menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan yang bertolak belakang dengan tujuan awal program ini,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Reza juga menjelaskan prinsip-prinsip teknis pengelolaan limbah agar para pengelola mampu membedakan standar IPAL yang baik dan yang kurang memenuhi syarat, sehingga kualitas pengelolaan lingkungan di setiap unit pelayanan dapat terus ditingkatkan.

Sementara itu, Koordinator Wilayah BGN Biak Numfor, Husni Mubarak, memberikan apresiasi tinggi atas pelaksanaan rapat koordinasi ini. Ia menilai kegiatan ini sangat strategis dan memberikan dukungan moral maupun teknis bagi seluruh pelaksana di lapangan.

“Terima kasih sebesar-besarnya kepada Satgas Kabupaten, Yayasan Jenewa Madani Indonesia, dan UNICEF atas bantuan dan pendampingannya. Dengan adanya kegiatan seperti ini, kami tidak merasa berjuang sendirian. Kami merasa dikelilingi dukungan dari berbagai pihak,” ujar Husni.

Lebih lanjut ia menyebutkan, forum ini menjadi wadah evaluasi yang efektif. “Melalui rakor, kita bisa melihat seberapa jauh keberhasilan implementasi program MBG di Biak, sekaligus mengetahui di mana letak kekurangannya. Kehadiran semua elemen memungkinkan kita untuk saling melengkapi dan menutupi kekurangan tersebut agar pelayanan menjadi lebih baik,” ungkapnya.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Koordinator Wilayah BGN Biak Numfor, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku unsur Satgas MBG, para Kepala dan Mitra Pengelola SPPG, serta Tim Penjaminan Keamanan Pangan (HACCP). Sebagai pemateri dan fasilitator hadir perwakilan Satgas MBG Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup, UNICEF Tanah Papua, dan Yayasan Jenewa Madani Indonesia.