Sawah Bungi Mulai Kekeringan, Pemkot Baubau Dorong Pemerataan Air

RRI.CO.ID, Baubau - Sejumlah areal persawahan di Kecamatan Bungi, Kota Baubau, mulai terdampak kekurangan pasokan air irigasi memasuki puncak musim kemarau.

Pemerintah Kota Baubau melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan turun langsung memantau kondisi lahan dan menyiapkan langkah penanganan agar dampak kekeringan tidak meluas.

Plt. Kepala Pelaksana BPBD Baubau Mohamad Tasdik bersama Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Baubau Ibnu Wahid dan jajaran terkait melakukan monitoring di areal persawahan Kecamatan Bungi, Sabtu, 5 September 2026.

Pemantauan dilakukan untuk memverifikasi kondisi tanaman sekaligus memetakan lahan yang terdampak berkurangnya pasokan air. Hasil pemantauan menunjukkan kekeringan belum terjadi secara merata.

Sejumlah petak sawah masih mendapatkan aliran air dan tanaman tumbuh normal, sementara lahan yang berada di bagian ujung layanan saluran mulai mengalami kekurangan air hingga tanah terlihat merekah.

Kondisi tersebut dipengaruhi menurunnya debit sumber air pada puncak musim kemarau sehingga pasokan melalui jaringan irigasi ikut berkurang. Petani berharap pemerintah dapat memastikan distribusi air lebih merata, termasuk melalui dukungan pipanisasi dari sumber air menuju hamparan sawah.

Mohamad Tasdik mengatakan monitoring lapangan merupakan bagian dari kaji cepat BPBD untuk memastikan data kondisi kekeringan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Menurutnya, data tersebut akan menjadi dasar koordinasi lintas perangkat daerah sekaligus bahan laporan kepada pimpinan daerah.

“Kami tidak ingin bekerja hanya di atas laporan. Sebaran titiknya, luas lahan yang benar-benar terdampak, dan seberapa berat kondisinya harus kami lihat langsung dari lahan dan kami dengar langsung dari petani. Data yang benar adalah dasar dari penanganan yang benar,” ujarnya.

Tasdik menegaskan BPBD berperan mengoordinasikan penanganan, sementara intervensi teknis tetap menjadi kewenangan perangkat daerah sesuai tugas masing-masing. Hasil asesmen lapangan selanjutnya akan dirumuskan menjadi rekomendasi kepada Wali Kota Baubau.

“Untuk jangka pendek, yang bisa segera kita dorong adalah pengaturan giliran air yang lebih adil, dukungan pompa pada titik yang masih memungkinkan disuplai, serta pendampingan penyuluh di lapangan,” katanya.

Terkait usulan pipanisasi, Tasdik menyebut kebutuhan tersebut telah dicatat untuk dibahas melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah. Tasdik menekankan penanganan harus didasarkan pada kebutuhan dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, bukan sekadar janji kepada petani.

Sementara itu, Kadistan Kota Baubau Ibnu Wahid mengatakan pihaknya masih merampungkan pendataan lahan terdampak berdasarkan hamparan dan pemilik lahan. Tingkat dampak dikategorikan mulai ringan, sedang, berat hingga puso.

“Dampak kekeringan masih dominan pada kategori ringan hingga sedang dan belum merata pada seluruh hamparan. Angka finalnya akan kami kunci setelah verifikasi penyuluh selesai,” jelasnya.

Menurut Ibnu, langkah jangka pendek diarahkan pada optimalisasi sumber air yang tersedia melalui pengaturan gilir dan giring air serta pompanisasi pada titik yang memungkinkan. Dinas Pertanian juga terus berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Sulawesi Tenggara terkait dukungan penanganan.

Ibnu menyebut BWS Sultra dalam waktu dekat akan memberikan dukungan berupa subsidi bahan bakar minyak (BBM) solar untuk mesin alkon yang digunakan dalam pompanisasi pengairan sawah.

Untuk jangka menengah, pemerintah akan mengusulkan perbaikan jaringan irigasi tersier bersama perangkat daerah terkait. Penyesuaian jadwal tanam dan penggunaan varietas berumur genjah juga menjadi opsi untuk mengurangi risiko kekeringan pada musim tanam berikutnya.

Dinas Pertanian turut mendorong petani memanfaatkan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebagai perlindungan terhadap risiko gagal panen. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi beban kerugian petani apabila kondisi kemarau berlangsung lebih panjang.

Berdasarkan prakiraan BMKG, puncak musim kemarau di wilayah Sultra berlangsung pada Agustus hingga Oktober 2026, dengan kondisi yang cenderung lebih kering dan lebih panjang dari normal seiring berkembangnya fenomena El Nino.

Sebagai tindak lanjut, BPBD dan Dinas Pertanian akan menggelar rapat koordinasi teknis untuk menyatukan hasil pendataan, menentukan prioritas penanganan, serta menyiapkan rekomendasi kepada Wali Kota Baubau.

Pemantauan di lapangan juga akan terus dilakukan oleh pemerintah kecamatan, kelurahan dan penyuluh pertanian untuk mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan.