PJPK Kepri Dorong Kampung Keluarga Berkualitas Berbasis Data Kependudukan

RRI.CO.ID, Batam - Implementasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) di Kepulauan Riau terus diarahkan, agar tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan saja, melainkan dapat diterjemahkan hingga ke tingkat Kampung Keluarga Berkualitas dalam arah perencanaan pembangunan.

Penguatan tersebut menjadi fokus dalam Sosialisasi Implementasi Penggerakan Kampung Keluarga Berkualitas dalam Mendukung Kapitalisasi Bonus Demografi melalui Skema Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tahun Anggaran 2026, yang dilaksanakan secara hybrid di Kantor Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Kepulauan Riau, Kamis, 1 Oktober 2026.

Kampung Keluarga Berkualitas ditempatkan sebagai titik temu antara data kependudukan, perencanaan dan intervensi pembangunan. Melalui data yang tersedia di tingkat kampung, pemerintah dapat melihat kondisi masyarakat secara lebih nyata dan menerjemahkannya ke dalam program yang sesuai dengan kebutuhan wilayah.

Pendekatan ini menjadi penting bagi Kepulauan Riau (Kepri) yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan kondisi sosial, ekonomi dan akses pelayanan yang berbeda antardaerah.

Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Misni, tersebut dihadiri Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN, Faisal Fahmi, jajaran Bappeda, OPD KB, serta pengelola Kampung Keluarga Berkualitas dari kabupaten/kota se-Kepulauan Riau.

Pada sambutannya, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau, Victor Palimbong, mengatakan bahwa PJPK perlu ditempatkan sebagai instrumen untuk menghubungkan persoalan kependudukan dengan prioritas pembangunan daerah.

Menurutnya, data kependudukan dan data sektoral perlu digunakan untuk menentukan intervensi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Hal tersebut menjadi semakin relevan bagi Kepulauan Riau karena kondisi geografis dan karakteristik masyarakat di setiap daerah tidak sepenuhnya sama.

Ia mencontohkan peran Rumah DataKu di Kampung Keluarga Berkualitas yang dapat memberikan gambaran kondisi masyarakat di tingkat lapangan.

“Kita ingin membangun satu siklus yang jelas: data menjadi dasar perencanaan, perencanaan menjadi dasar intervensi, intervensi menghasilkan perubahan, dan hasilnya kembali diukur melalui data., Ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa proses tersebut membutuhkan peran masing-masing pihak. Bappeda berperan dalam integrasi perencanaan, OPD menjalankan dan melaksanakan intervensi sektoral, pemerintah kabupaten/kota memperkuat implementasi, sementara masyarakat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan di lapangan, "serta adanya monitoring dan evaluasi dalam pelaksanannya," tambah Dokter Victor.

"Tidak ada pembangunan sektor manapun yang dibangun, tidak mengedepankan kesejahteraan masyarakat," jelas Dokter Victor.

Membangun jalan untuk dilalui manusia, membangun kesehatan untuk menyehatkan manusia, mendirikan sekolah untuk anak-anak bisa sekolah.

"Kesimpulannya adalah kita membangun kesejahteraan masyarakat dan keluarga hingga sumber daya manusia Indonesia Emas 2045,” terang Dokter Victor yang pernah bertugas di Maluku Utara.

Pada saat pemaparan yang disampaikan Misni, juga menunjukkan sejumlah kondisi Kepri yang berkaitan dengan pembangunan kependudukan. TFR Provinsi Kepri berada di sekitar angka 2,1, sementara angka kelahiran pada perempuan usia 15–19 tahun disebut berada pada kisaran 11 kelahiran per 1.000 perempuan.

Pada sisi pembangunan manusia, Indeks Modal Manusia (Human Capital Index) Kepri berada pada angka 0,623, sedangkan tingkat kemiskinan pada 2026 disebut berada di angka 4,09 persen.

Pemanfaatan informasi data dari dokumen PJPK menjadi bagian gambaran yang perlu diimplementasikan dalam perencanan pembangunan daerah yang berwawasan kependudukan.

Misni menjelaskan bahwa, indikator yang berada di tingkat provinsi perlu memiliki keterhubungan dengan aksi di tingkat kabupaten/kota hingga menyasar ke Kampung Keluarga Berkualitas. “Semua aksi dan pikiran kita hari ini, harus punya irisan sampai ke tingkat kampung atau desa dan keluarga. Basisnya tadi data, karena data itu ada di kampung,” ujarnya.

Sambungnya, berbagai indikator pembangunan yang menjadi bagian dari PJPK pada akhirnya harus dapat diterjemahkan dalam bentuk aksi yang lebih konkret. Implementasi rencana pembangunan berwawasan kependudukan, Kampung Keluarga Berkualitas tidak berdiri sebagai program tersendiri, melainkan menjadi lokus untuk menerjemahkan rencana aksi kependudukan ke dalam kondisi nyata masyarakat.

Indikator yang disusun di tingkat provinsi dapat dilihat kembali melalui program dan intervensi yang berjalan di tingkat kabupaten/kota maupun desa dan kelurahan.

Selain menyamakan pemahaman mengenai PJPK, kegiatan ini diarahkan menghasilkan langkah tindak lanjut yang lebih konkret.

BKKBN Kepri menetapkan empat keluaran yang diharapkan, yaitu kesamaan pemahaman pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bersama Bappeda, OPD KB dan pengelola Kampung Keluarga Berkualitas; penguatan komitmen untuk mengintegrasikan PJPK dalam dokumen dan proses perencanaan; penguatan sinergi lintas sektor; serta penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang menjelaskan kegiatan, pelaksana, waktu dan ukuran hasilnya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kepri juga akan melakukan evaluasi terhadap rencana aksi yang telah disusun. Evaluasi tersebut diarahkan untuk melihat berapa bagian rencana aksi yang telah terlaksana dan sejauh mana

pelaksanaannya memberikan dampak terhadap indikator pembangunan.

Dengan demikian, implementasi PJPK di Kepulauan Riau diarahkan membentuk alur yang lebih jelas, data di tingkat masyarakat dibaca dalam perencanaan, rencana diterjemahkan menjadi intervensi, dan hasilnya kembali diukur melalui data.

Kampung Keluarga Berkualitas menjadi salah satu ruang penting untuk memastikan alur tersebut dapat terlihat dalam pelaksanaan pembangunan di lapangan, dan berdapak pada masyakarat dan kesejahteraan keluarga.

Kegiatan tersebut diisi dengan memberikan penghargan kepada Kabupaten Karimun sebagai Kategori berdasarkan Kepadatan Pasangan Usia Subur, danKabupaten Bintan sebagai kategori Wilayah khusus pada apresiasi Pengelolaan Program Keluarga Berencana (Parasamya Karya Kencana).