RRI.CO.ID, Batam - Implementasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) terus didorong melalui keberadaan Kampung Keluarga Berkualitas. Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Implementasi Penggerakan Kampung Keluarga Berkualitas dalam Mendukung Kapitalisasi Bonus Demografi melalui Skema PJPK Tahun Anggaran 2026 di Balai Penyuluhan KB Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Rabu, 30 September 2026.
Kegiatan dikemas melalui forum diskusi itu membahas kondisi dan pengelolaan informasi di tingkat wilayah. Peserta mencermati data yang tersedia, keterkaitannya dengan indikator PJPK, serta potensi pemanfaatannya sebagai bahan perencanaan dan evaluasi pembangunan kependudukan.
Faizal Fahmi, Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk, menekankan pentingnya menjadikan data sebagai dasar untuk memahami kondisi masyarakat dan menentukan langkah yang tepat dalam pelaksanaan program di tengah masyarakat dan keluarga.
“Data itu bukan hanya untuk dikumpulkan, tetapi bagaimana kita membaca data tersebut untuk melihat persoalan yang ada. Dari situ kita bisa menentukan apa yang butuhkan, dilakukan, kemudian mengukur dan mengevaluasi hasilnya,” ujar Faizal.
Informasi dalam Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga (Rumah DataKu), Faizal menambahkan, dapat dikembangkan secara lintas sektor. Data tidak hanya berkaitan dengan Keluarga Berencana (KB) tetapi dapat menggambarkan berbagai kondisi ditengah masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, kondisi balita, bahkan hingga keluarga berisiko stunting.
Menurut Faizal, pengelolaan informasi juga perlu menyesuaikan karakteristik setiap wilayah. Pencatatan mobilitas penduduk, misalnya, dapat dilakukan hingga tingkat RT/RW sehingga perubahan kondisi masyarakat dapat dikenali dan menjadi bahan dalam menentukan intervensi yang sesuai.
Menutup pembahasan, Faizal menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten/kota yang membutuhkan data untuk pengisian indikator PJPK tetap dapat memanfaatkan data yang tersedia, terutama ketika belum terdapat pemutakhiran pendataan keluarga. Data dua tahun terakhir dapat menjadi salah satu alternatif, dengan tetap memperhatikan metadata serta sumber dan validitas data tersebut.
“Kalau teman-teman di kabupaten/kota membutuhkan data untuk pengisian indikator PJPK dan belum ada pemutakhiran pendataan keluarga, bisa menggunakan data dua tahun terakhir. Metadata-nya dapat dicek, termasuk melalui data proyeksi. Bisa juga menggandeng BPS, Dinas Kesehatan, atau instansi terkait lainnya yang memang memiliki data dan dinyatakan valid,” jelas Faizal.
Sementara itu, Sekretaris DP3AKB Kota Batam, Royhandi Rifanto, menyampaikan bahwa pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Batam telah menjangkau seluruh kelurahan.
“Kota Batam memiliki 64 kelurahan yang tersebar di 12 kecamatan. Kampung Keluarga Berkualitas, sudah terbentuk di seluruh kelurahan berdasarkan Peraturan Wali Kota Batam.
Ini menjadi dasar bagi kami untuk terus mengintegrasikan program dari tingkat pusat hingga daerah,” jelas Royhandi.
Kegiatan juga menjadi ruang untuk mencermati dan membandingkan informasi dari lokus dengan data Kampung Keluarga Berkualitas di 33 provinsi. Hasil pembahasan diharapkan dapat menjadi bahan dalam melihat perkembangan wilayah sekaligus menyusun langkah tindak lanjut implementasi PJPK.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....