Penduduk Desil 1 di Batam Turun, Kemiskinan Masih Terkonsentrasi di Tiga Kecamatan

RRI.CO.ID, Batam - Jumlah keluarga yang masuk kategori Desil 1 di Kota Batam tersisa 19.220 keluarga atau sekitar 58.139 jiwa berdasarkan catatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) pada Juli 2026.

Angka tersebut menurun dibandingkan data BPS September 2025 yang mencatat sekitar 68,04 ribu jiwa dalam kategori tersebut, dengan tingkat kemiskinan Batam saat itu sebesar 3,81 persen.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Rudi Panjaitan mengatakan perubahan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

“Dari data ini, penanganan kemiskinan di Batam menunjukkan kinerja positif,” tuturnya, Selasa, 29 September 2026.

Meski jumlah penduduk dalam Desil 1 menurun, pemerintah masih menemukan kantong kemiskinan yang terkonsentrasi di sejumlah wilayah. Kecamatan Sagulung tercatat memiliki keluarga prasejahtera terbanyak dengan 2.740 keluarga, disusul Galang sebanyak 2.412 keluarga dan Batu Aji 1.918 keluarga.

Jika dihitung berdasarkan jumlah jiwa, Sagulung mencatat 8.441 warga dalam kategori tersebut. Sementara Galang mencapai 8.223 jiwa.

Pemerintah juga mencatat kelompok masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrem. Pada 2026, terdapat 72 keluarga atau sekitar 450 jiwa yang terdata dalam kondisi tersebut.

Selain kemiskinan, persoalan ketenagakerjaan masih menjadi tantangan. Sebanyak 10.310 warga usia produktif tercatat belum memiliki pekerjaan. Pemerintah juga menemukan 10.396 keluarga yang belum memiliki aset produktif, sementara 3.389 keluarga lainnya mulai menjalankan usaha sendiri.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah memperluas program pelatihan kerja, penguatan UMKM, bantuan alat produksi, hingga dukungan pengembangan usaha lokal. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial.

Upaya penanggulangan kemiskinan juga didukung anggaran daerah yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dana penanggulangan kemiskinan tercatat sebesar Rp88,54 miliar pada 2023, kemudian meningkat menjadi Rp519,24 miliar pada 2024 dan Rp565,56 miliar pada 2025.

Pada 2026, anggaran tersebut mencapai Rp864,95 miliar. Dari jumlah itu, Rp466,35 miliar dialokasikan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga prasejahtera, Rp14,15 miliar untuk peningkatan pendapatan masyarakat, dan Rp384,45 miliar untuk penanganan kantong kemiskinan.

Pemerintah selanjutnya akan mengandalkan pemutakhiran data dan koordinasi lintas instansi untuk menentukan sasaran intervensi. Pendekatan tersebut diarahkan agar bantuan dan program pemberdayaan lebih sesuai dengan kondisi masyarakat di masing-masing wilayah.