Komisi I DPR RI Bahas Penguatan Keamanan Maritim Bersama Kodaeral IV

RRI.CO.ID, Batam - Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) IV menerima kunjungan kerja spesifik Tim Komisi I DPR RI dalam rangka Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Rupat Mako Kodaeral IV, Batam, Rabu 30 September 2026. Rombongan dipimpin Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR RI, H. Anton Sukartono Suratto, M.Si., dan diterima langsung oleh Komandan Kodaeral IV Laksamana Muda TNI Berkat Widjanarko, S.E., M.Tr.Opsla.

Dalam kegiatan tersebut, Dankodaeral IV didampingi Wakil Komandan Kodaeral IV, Inspektur Kodaeral IV, Kapoksahli, serta seluruh pejabat utama Kodaeral IV. Pertemuan menjadi forum untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi keamanan maritim di wilayah kerja Kodaeral IV, sekaligus membahas berbagai tantangan yang dihadapi dalam menjaga wilayah laut dan kawasan perbatasan.

Pembahasan RDP difokuskan pada penguatan postur keamanan maritim dan mitigasi ancaman asimetris di wilayah perbatasan. Isu tersebut mencakup dinamika keamanan di kawasan maritim strategis, potensi gangguan terhadap wilayah yurisdiksi nasional, hingga kebutuhan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai bentuk ancaman yang berkembang. Batam dan Kepulauan Riau sendiri memiliki posisi strategis karena berada di kawasan perbatasan dan jalur pelayaran internasional.

Selain aspek pertahanan, forum turut membahas tantangan penegakan hukum di laut. Pengamanan wilayah perairan membutuhkan koordinasi berbagai instansi karena karakter ancaman di laut dapat berkaitan dengan aktivitas lintas batas, pelanggaran hukum, penyelundupan, maupun kegiatan ilegal lainnya. Dalam konteks tersebut, pertukaran informasi antara unsur pertahanan, penegakan hukum, dan pemangku kepentingan terkait menjadi bagian penting dalam membangun sistem keamanan maritim yang terintegrasi.

Kebutuhan terhadap sinergi antarlembaga juga sejalan dengan pembahasan Komisi I DPR RI dalam kunjungan kerja ke satuan TNI lainnya. Dalam kunjungan ke Kodaeral I Belawan pada September 2026, misalnya, Komisi I menyoroti pentingnya penguatan patroli, dukungan logistik, sistem keamanan maritim berlapis, serta keterpaduan dengan instansi seperti Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bea Cukai, Imigrasi, dan Kepolisian Perairan dan Udara.

Bagi Kodaeral IV, penguatan keamanan maritim memiliki arti penting karena wilayah Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan sejumlah negara serta memiliki aktivitas pelayaran dan perdagangan yang tinggi. Kodaeral IV juga terlibat dalam berbagai kegiatan penegakan hukum dan tata kelola maritim. Pada Juli 2026, misalnya, Kodaeral IV melaksanakan serah terima kapal berbendera Indonesia beserta muatannya kepada KSOP Khusus Batam dengan melibatkan sejumlah instansi terkait. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya mekanisme koordinasi dalam menangani persoalan di wilayah perairan.

Melalui RDP tersebut, Kodaeral IV dan Komisi I DPR RI bertukar informasi serta masukan mengenai kondisi keamanan wilayah perbatasan, tantangan penegakan hukum di laut, dan langkah strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Forum berlangsung dalam suasana konstruktif dan menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara TNI Angkatan Laut dan DPR RI. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung penguatan keamanan maritim, perlindungan kepentingan nasional, serta terjaganya kedaulatan dan keamanan wilayah laut Indonesia, khususnya di kawasan strategis Kepulauan Riau.