Diskominfo Batam Tekankan Validasi sebelum Informasi Disampaikan ke Publik

RRI.CO.ID, Batam - Pemerintah Kota Batam menekankan pentingnya validasi informasi sebelum disampaikan kepada masyarakat. Hal ini dinilai semakin penting di tengah kebutuhan publik terhadap informasi yang cepat, sementara arus informasi digital terus bergerak dalam waktu singkat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan kecepatan penyampaian informasi tetap diperlukan pemerintah. Hal itu disampaikannya dalam dialog program Batam Menyapa di Studio PRO 1 RRI Batam, Jumat, 11 September 2026. Namun, informasi yang disampaikan harus terlebih dahulu dipastikan sesuai dengan fakta yang ada.

“Memang kita berharap cepat ya jangan lagi mengulur-ulur waktu untuk menghadirkan informasi yang dibutuhkan publik atau masyarakat tapi juga tidak kalah penting juga harus valid,” kata Rudi.

Menurutnya, persoalan dapat muncul ketika informasi yang belum valid terlanjur dipercaya masyarakat. Apalagi, tidak semua orang kembali melihat informasi yang sama setelah terdapat koreksi atau pembaruan.

Rudi menjelaskan kondisi tersebut membuat informasi pertama yang diterima masyarakat memiliki pengaruh terhadap pemahaman mereka. Karena itu, pemerintah perlu memperhatikan kecepatan sekaligus ketepatan dalam menyampaikan informasi publik.

Dalam menangani informasi yang berkembang di masyarakat, Diskominfo juga melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang memiliki kewenangan terhadap persoalan tersebut. Informasi awal kemudian dapat disampaikan setelah terdapat kepastian mengenai kondisi yang terjadi dan langkah yang dilakukan.

Rudi mencontohkan persoalan kebocoran pipa air yang berdampak pada masyarakat. Pemerintah terlebih dahulu memastikan kejadian dan wilayah terdampak, kemudian menyampaikan informasi mengenai penanganan serta langkah antisipasi yang diperlukan masyarakat.

“Yang pertama memastikan itu benar informasinya setelah itu upaya awal kita apa,” ujar Rudi.

Ia mengatakan koordinasi juga dilakukan sebelum informasi yang lebih detail disebarluaskan. Perangkat daerah pengampu, pendukung, dan pelaksana dilibatkan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Menurut Rudi, pola tersebut diperlukan agar informasi yang diterima masyarakat tidak hanya cepat, tetapi juga memberikan gambaran mengenai kondisi dan penanganan yang sedang berlangsung. Dengan demikian, masyarakat memperoleh informasi berdasarkan data yang telah dikonfirmasi.