APINDO Minta Pengukuran Ketenagakerjaan Batam Tak Hanya Mengacu TPT

RRI.CO.ID, Batam - Ketua APINDO Kota Batam Rafki Rasyid meminta pemerintah tidak hanya menggunakan tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebagai indikator dalam melihat kondisi ketenagakerjaan, Jumat, 11 September 2026. Menurutnya, kondisi pekerja di sektor formal dan informal juga perlu menjadi bagian dari penilaian.

Rafki menjelaskan, TPT menggambarkan penduduk yang sedang mencari pekerjaan. Sementara itu, kondisi pekerja yang sudah bekerja tetapi berada di sektor informal juga perlu diperhitungkan karena memiliki karakteristik berbeda.

“Jangan hanya menjadikan TPT sebagai acuan tingkat pengangguran terbuka,” kata Rafki.

Ia menyebut sektor informal memiliki kerentanan dari sisi pendapatan karena penghasilan pekerjanya tidak selalu tetap. Kondisi tersebut berbeda dengan pekerja sektor formal yang memperoleh pendapatan secara berkala.

Rafki menyampaikan, berdasarkan data yang ia paparkan dalam kegiatan tersebut, pekerja sektor informal secara nasional berada pada angka sekitar 60 persen. Sementara di Batam, pekerja sektor formal disebut hampir mencapai 70 persen.

Menurutnya, tingginya proporsi pekerja formal di Batam menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan pemerintah ketika membaca kondisi ketenagakerjaan daerah. Data tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai kondisi pekerjaan masyarakat.

Ia menilai pengukuran ketenagakerjaan dengan lebih dari satu indikator dapat membantu pemerintah melihat kondisi pekerja secara lebih utuh. Dengan demikian, kebijakan yang disusun tidak hanya berfokus pada angka pengangguran terbuka.

“Kalau tingkat pengangguran terbuka itu artinya apa? Tingkat pengangguran orang yang sedang mencari pekerjaan,” ujar Rafki.