Delapan dari Sembilan Upaya Pengendalian Inflasi Batam Sudah Berjalan

RRI.CO.ID, Batam - Pemerintah Kota Batam telah menjalankan delapan dari sembilan upaya pengendalian inflasi daerah hingga pekan keempat Agustus 2026. Satu langkah yang belum terealisasi adalah penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengendalian inflasi.

Berdasarkan Laporan Hasil Monitoring Pengendalian Inflasi Daerah Kota Batam Minggu IV Agustus 2026 oleh Inspektorat Daerah Kota Batam, sejumlah program pengendalian inflasi telah berjalan melalui perangkat daerah terkait.

Program tersebut antara lain inspeksi pasar dan distributor, operasi pasar murah, pemantauan harga dan stok, koordinasi dengan daerah penghasil komoditas, serta penguatan pasokan kebutuhan pokok.

Intervensi juga dilakukan melalui Mobil Jaga Inflasi Keliling (GASING). Sepanjang Agustus 2026, program tersebut dilaksanakan di sejumlah wilayah Kecamatan Bengkong untuk menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Pemerintah daerah juga memberikan dukungan transportasi melalui bantuan bahan bakar minyak (BBM) untuk angkutan laut antarpulau. Dukungan serupa diberikan untuk operasional Bus Trans Batam dan bus sekolah gratis, termasuk layanan menuju wilayah hinterland.

Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan pengendalian inflasi harus dilakukan secara konsisten dengan menjaga pasokan dan distribusi.

“Kita terus memastikan pasokan kebutuhan pokok aman, distribusi berjalan lancar, dan berbagai intervensi pemerintah dilakukan ketika ada komoditas yang mengalami kenaikan harga,” ujar Amsakar.

Selain intervensi distribusi dan harga, Pemko Batam juga menjalankan program Gerakan Menanam dengan menyiapkan kawasan hortikultura cabai seluas 50 hektare untuk memperkuat pasokan pangan lokal.

Dari sisi stok, laporan monitoring mencatat persediaan beras di Batam mencapai 3.393.503 kilogram per 26 Agustus 2026. Persediaan minyak goreng tercatat 204.704 kilogram.

Inspektorat Daerah Kota Batam merekomendasikan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tidak mengendurkan pengawasan. Data harga dan stok diminta terus diperbarui, sementara kondisi pasokan komoditas perlu dipantau secara rutin.

Setiap kenaikan harga juga diminta ditelusuri penyebabnya agar pemerintah dapat menentukan intervensi yang sesuai, terutama menjelang periode hari besar keagamaan yang biasanya diikuti peningkatan permintaan masyarakat.