Pemko Batam Siapkan Satu Data dan Satu Peta Kampung Tua

RRI.CO.ID, Batam - Penataan Kampung Tua di Kota Batam akan dilanjutkan melalui pembahasan panitia khusus DPRD. Hal tersebut menjadi salah satu agenda dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Senin 24 Agustus 2026.

Dalam tanggapannya terhadap pandangan fraksi, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyebut penataan Kampung Tua berkaitan erat dengan kepastian batas dan status kawasan. Pemerintah menilai data yang jelas diperlukan untuk mengurangi potensi persoalan pertanahan.

Menurut Amsakar, batas kawasan akan disusun dengan mempertimbangkan data historis dan kondisi eksisting. Proses tersebut juga mencakup pengukuran dan pemetaan bidang tanah apabila diperlukan.

“Kejelasan batas dan peta Kampung Tua merupakan salah satu prasyarat dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat serta mencegah terjadinya konflik pertanahan di kemudian hari,” ujarnya.

Hasil pengukuran dan pemetaan nantinya akan diidentifikasi bersama masyarakat. Pemerintah berharap proses tersebut menghasilkan kesepahaman mengenai batas kawasan yang akan menjadi bagian dari penataan Kampung Tua.

Selain persoalan batas, pemerintah juga menyiapkan koordinasi lintas lembaga. Pemerintah Kota Batam akan berkoordinasi dengan BP Batam, Kantor Pertanahan Kota Batam, tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat Kampung Tua.

Koordinasi tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan membangun database dan sistem informasi pertanahan yang lebih terpadu. Pemerintah menyebut langkah ini penting untuk mengurangi potensi tumpang tindih data dan persoalan lahan.

“Hal ini sejalan dengan kebutuhan Pemerintah Kota Batam dan BP Batam untuk membangun database dan sistem informasi pertanahan yang lebih terpadu dengan mengurangi potensi tumpang tindih data dan permasalahan lahan.”

Pansus Ranperda Penataan Kampung Tua selanjutnya akan membahas substansi ranperda bersama Tim Pemerintah Kota Batam. Pembahasan tersebut menjadi tahapan lanjutan untuk menyusun aturan penataan kawasan Kampung Tua.