RRI.CO.ID, Batam - Rencana pelibatan kader pajak di lingkungan RT/RW dinilai perlu didahului kajian yang matang agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat. Hal itu disampaikan pengamat kebijakan publik Rikson Tampubolon dalam diskusi GMKI Batam, Selasa, 11 Agustus 2026.
Diskusi publik bertema Pelibatan RT/RW dalam Pendataan PKB: Perspektif Hukum dan Kepentingan Publik tersebut membahas rencana pemerintah meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB.
Rikson menilai peningkatan penerimaan pajak merupakan tujuan yang dapat dipahami. Namun, menurutnya, kebijakan publik tidak cukup hanya mempertimbangkan substansi program, tetapi juga waktu dan kesiapan masyarakat dalam menerima kebijakan tersebut.
Ia melihat masih terdapat keresahan di masyarakat mengenai bagaimana pelibatan RT/RW akan diterapkan. Karena itu, batas peran dan mekanisme pelaksanaan perlu dijelaskan sebelum kebijakan berjalan.
“Di dalam desain kebijakan publik itu semata-mata tidak hanya bicara soal substansi, juga soal resources, ada juga soal akses, political will.”
Rikson juga menyoroti pentingnya keberadaan petunjuk teknis agar pelaksanaan di lapangan tidak bergantung pada penafsiran masing-masing pihak. Menurutnya, ketidakjelasan aturan berpotensi membuat program berkembang melampaui tujuan awal.
Ia mengingatkan agar fungsi sosial RT/RW tetap dijaga. RT/RW selama ini berada dekat dengan masyarakat dan berperan membangun hubungan sosial antarwarga, sehingga keterlibatan dalam urusan pajak harus dirancang secara hati-hati.
“Kalau tidak ada juknis ini kan kalau hanya sebatas himbauan-himbauan nanti di lapangan itu kita bingung banyak persoalan nanti terjadi di lapangan.”
Rikson berharap pemerintah membuka ruang partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan sebelum kebijakan diterapkan, sehingga program dapat berjalan dengan batas kewenangan yang jelas dan tidak menimbulkan resistensi.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....