Pengamat Soroti Pentingnya Feedback Pelayanan dari Penerimaan Pajak

RRI.CO.ID, Batam - Peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dinilai perlu diikuti dengan pelayanan publik yang dapat dirasakan secara nyata. Hal tersebut disampaikan pengamat kebijakan publik Rikson Tampubolon dalam diskusi GMKI Batam, Selasa, 11 Agustus 2026.

Rikson mengatakan kewajiban masyarakat membayar pajak pada dasarnya tidak terlepas dari tujuan penggunaan penerimaan tersebut untuk pembangunan. Karena itu, pemerintah juga perlu menunjukkan manfaat yang diterima masyarakat.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan hubungan yang jelas antara kewajiban membayar pajak dengan pelayanan yang diberikan pemerintah. Kondisi tersebut dinilai penting dalam membangun kepercayaan publik.

Ia mencontohkan persoalan pelayanan yang masih dirasakan masyarakat, seperti pengelolaan sampah. Menurutnya, persoalan pelayanan dasar dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

“Ketika sepertinya penekanan pada intensifikasi penerimaan negara, tapi kita harus perhatikan juga bagaimana pelayanan publik itu harus betul-betul dikedepankan.”

Rikson menilai optimalisasi pajak tidak seharusnya hanya dilihat dari sisi peningkatan pendapatan daerah. Pemerintah juga perlu memastikan penerimaan yang diperoleh memberikan manfaat yang dapat dilihat dan dirasakan masyarakat.

Menurutnya, keseimbangan antara kewajiban dan hak masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun budaya kepatuhan pajak. Ketika masyarakat melihat adanya manfaat yang konkret, kepercayaan terhadap pemerintah dapat meningkat.

“Kita sebagai masyarakat biasa. Kita perlu tahu pajak-pajak yang kita berikan itu betul-betul digunakan untuk kemaslahatan umat lah kira-kira begitu, untuk kebaikan kita bersama.”

Ia juga mendorong pemerintah melakukan kajian sebelum kebijakan pelibatan kader pajak diterapkan. Kajian tersebut dinilai dapat membantu memastikan kebijakan tidak berjalan secara prematur dan tetap sesuai kebutuhan masyarakat.

Rikson berharap pemerintah melibatkan masyarakat, akademisi, dan kelompok sipil dalam proses penyusunan kebijakan agar optimalisasi PKB berjalan seimbang dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.