RRI.CO.ID, Batam - Pemerintah Kota Batam mengusulkan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai langkah menyesuaikan perkembangan ekonomi daerah sekaligus memastikan program prioritas tetap berjalan. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam, Senin, 3 Agustus 2026.

Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin mengatakan agenda rapat paripurna kali ini difokuskan pada penyampaian penjelasan pemerintah daerah mengenai perubahan arah kebijakan anggaran sebelum memasuki tahapan pembahasan bersama legislatif.

"Selanjutnya rancangan perubahan KUA/PPAS APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026 akan dibahas bersama oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Batam," ujarnya

Dalam pemaparannya, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menjelaskan perubahan KUA dan PPAS dilakukan karena adanya perkembangan asumsi ekonomi, perubahan target pendapatan, kebutuhan belanja, serta penyesuaian pembiayaan daerah. Seluruh perubahan tersebut mengacu pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Amsakar menyebutkan pertumbuhan ekonomi Batam pada perubahan APBD 2026 diproyeksikan berada pada kisaran 6,4 hingga 7,4 persen. Optimisme tersebut didukung oleh meningkatnya investasi, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan sektor industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, hingga meningkatnya aktivitas sektor pariwisata.

"Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi dan sektor perdagangan yang masih menunjukkan tren positif serta kunjungan wisatawan yang berpengaruh pada aktivitas ekonomi di sektor perhotelan, restoran, dan transportasi," ujar Amsakar.

Selain pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kota Batam juga mengusulkan kenaikan target pendapatan daerah menjadi sekitar Rp4,25 triliun. Peningkatan tersebut diharapkan tercapai melalui optimalisasi pendapatan asli daerah, digitalisasi sistem pembayaran pajak dan retribusi, peningkatan pengawasan objek pajak, serta penguatan pelayanan kepada masyarakat dan investor.

Di sisi belanja, pemerintah mengarahkan tambahan anggaran untuk mendukung program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat, di antaranya pembangunan sarana pendidikan, bus sekolah, fasilitas kesehatan, penanganan banjir, penerangan jalan umum, pengelolaan sampah, utilitas perumahan, hingga pembangunan marka jalan.

Amsakar menegaskan bahwa perubahan anggaran tetap mengacu pada tema pembangunan daerah tahun 2026, yakni transformasi ekonomi berbasis inovasi dan investasi, dengan sasaran meningkatkan daya saing daerah sekaligus kualitas pelayanan publik.

Rancangan perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 selanjutnya akan dibahas secara lebih rinci oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebelum menjadi dasar penyusunan Perubahan APBD Kota Batam Tahun 2026.