RRI.CO.ID, Batam - Pemerintah Kota Batam memperkuat sistem keamanan digital untuk mengantisipasi ancaman serangan siber dan kebocoran data dalam penyelenggaraan layanan publik berbasis elektronik.

Penguatan tersebut dilakukan dengan mewajibkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menerapkan tiga prinsip utama keamanan informasi atau CIA Triad, yakni Confidentiality (kerahasiaan), Integrity (integritas), dan Availability (ketersediaan).

Evaluasi keamanan informasi dan jaringan komunikasi sandi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi di Kantor Wali Kota Batam, Batam Centre.

Kegiatan yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam itu menghadirkan pakar dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta diikuti pengelola teknologi informasi dan penanggung jawab sistem di masing-masing perangkat daerah.

Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah mengatakan, keamanan siber menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan layanan pemerintahan digital. Menurutnya, peningkatan penggunaan teknologi dalam pelayanan publik harus diikuti dengan sistem perlindungan data yang kuat.

“Keamanan informasi bukan lagi sekadar urusan teknis, melainkan fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang andal dan terpercaya,” ujar Firmansyah.

Ia menjelaskan, penerapan prinsip CIA Triad diperlukan untuk memastikan data pemerintah tetap terlindungi dari akses ilegal, perubahan tanpa izin, maupun gangguan yang dapat menghambat pelayanan masyarakat.

Prinsip confidentiality berkaitan dengan perlindungan kerahasiaan data, integrity memastikan data tetap akurat dan tidak dimanipulasi, sedangkan availability menjamin sistem tetap tersedia dan dapat digunakan ketika dibutuhkan.

Selain memperkuat sistem teknologi, Pemko Batam juga mendorong peningkatan kesadaran keamanan siber bagi aparatur sipil negara (ASN).

Hal itu karena faktor manusia masih menjadi salah satu celah yang sering dimanfaatkan dalam serangan digital, seperti melalui praktik phishing atau pengelabuan untuk mencuri informasi penting.

Kepala Diskominfo Kota Batam Rudi Panjaitan mengatakan evaluasi keamanan siber dilakukan secara berkala untuk menemukan potensi kelemahan sistem sekaligus memastikan standar keamanan informasi diterapkan secara merata di seluruh perangkat daerah.

Menurutnya, tata kelola keamanan digital yang baik diperlukan agar layanan pemerintahan berbasis elektronik dapat berjalan secara aman, efektif, dan berkelanjutan.

Melalui penguatan sistem dan peningkatan kesadaran pengguna, Pemko Batam berharap risiko gangguan layanan digital maupun kebocoran data pemerintahan dapat ditekan.