RRI.CO.ID, Batam - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menilai Indonesia masih bergantung pada satelit buatan dan milik negara lain untuk memperoleh data strategis, meski telah memiliki kemampuan membangun satelit penginderaan jauh secara mandiri.

Profesor Riset BRIN bidang Desain Satelit, Kendaraan Luar Angkasa, dan Misil, Robertus Heru Triharjanto, mengatakan tantangan utama pengembangan satelit nasional saat ini bukan lagi penguasaan teknologi, melainkan keberlanjutan kebijakan, pendanaan, serta penguatan ekosistem industri satelit dalam negeri.

"Permasalahannya hingga saat ini adalah satelit yang digunakan Indonesia sebagian besar merupakan buatan negara lain. Bahkan satelit penginderaan jauh yang dimanfaatkan juga masih dimiliki negara lain," kata Heru dalam orasi ilmiah bertajuk Inovasi dan Desain Satelit Mikro untuk Membangun Kemandirian Antariksa Indonesia di Gedung B.J. Habibie, Jakarta, Kamis, 30 Juli 2026.

Menurut Heru, ketergantungan tersebut menjadi tantangan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat bergantung pada teknologi satelit untuk telekomunikasi, pemantauan sumber daya alam, mitigasi bencana, ketahanan pangan, pengawasan wilayah maritim, hingga navigasi.

Ia menjelaskan Indonesia sebenarnya telah mengembangkan kemampuan membangun satelit mikro sejak 2001 melalui program yang melahirkan satelit LAPAN-A1, LAPAN-A2, dan LAPAN-A3. Pengembangan kemudian berlanjut ke LAPAN-A4 dan LAPAN-A5 yang membawa teknologi Synthetic Aperture Radar (SAR), memungkinkan pengamatan permukaan bumi meski tertutup awan maupun pada malam hari.

Selain membangun satelit, BRIN juga mengembangkan berbagai teknologi pendukung, mulai dari muatan satelit (payload), sistem bus satelit, panel surya, baterai, star sensor, reaction wheel, hingga algoritma desain dan simulasi berbasis machine learning.

Heru mengatakan BRIN telah menyusun konsep sistem satelit nasional yang menggabungkan satelit optik dan konstelasi satelit radar berukuran kecil untuk mendukung pemantauan wilayah Indonesia secara berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017.

Ia memperkirakan pembangunan tiga satelit pertama membutuhkan investasi sekitar Rp550 miliar, yang dinilai lebih rendah dibandingkan apabila seluruh sistem diperoleh melalui pengadaan dari luar negeri.

"Konstelasi satelit nasional sangat mungkin diwujudkan. Dengan sumber daya manusia dan fasilitas pengembangan satelit yang telah dimiliki BRIN, Indonesia memiliki kemampuan untuk membangunnya secara bertahap," ujarnya.

Heru menilai masa depan industri satelit nasional kini lebih bergantung pada konsistensi kebijakan pemerintah, pendanaan riset, dan tumbuhnya industri dalam negeri daripada sekadar kemampuan mengembangkan teknologi.

Menurutnya, jika pembangunan dilakukan secara berkelanjutan, Indonesia berpeluang mengurangi ketergantungan pada satelit asing sekaligus memperkuat posisinya dalam perkembangan ekonomi antariksa (space economy) di masa depan.