Kepala BPBD Kota Batam Agus Bendri mengatakan, meski BPBD Kota Batam baru berdiri sekitar satu tahun enam bulan, berbagai dokumen kebencanaan telah berhasil disusun sebagai dasar penguatan tata kelola penanggulangan bencana.

Ia menjelaskan, RPBD menjadi salah satu dokumen penting karena akan menjadi pedoman bagi seluruh pihak dalam melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan.

"RPBD ini adalah tindak lanjut dari KRP yang telah kita laksanakan... dengan adanya BPBD yang telah berdiri lebih kurang satu tahun enam bulan tapi telah menurunkan dua dokumen terkait kebencanaan yang ada di Kota Batam."

Agus menambahkan, penyusunan RPBD juga mendapat dukungan aktif dari berbagai organisasi perangkat daerah serta tenaga ahli yang terlibat sejak awal proses penyusunan.

Menurutnya, kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya BPBD semata.

"Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim teknis dari beberapa OPD... ada sekitar lima belas OPD yang telah dapat aktif dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana daerah ini."

Melalui dokumen RPBD, BPBD Kota Batam berharap koordinasi antarinstansi dalam penanggulangan bencana dapat semakin terarah, mulai dari upaya pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana.

Penyusunan RPBD juga diharapkan menjadi pijakan bagi Pemerintah Kota Batam dalam membangun daerah yang lebih tangguh terhadap berbagai potensi bencana sekaligus meningkatkan perlindungan bagi masyarakat melalui kebijakan yang terencana dan berkelanjutan.