RRI.CO.ID, Batam - Penyusunan Rancangan Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) Kota Batam tidak hanya melibatkan BPBD, tetapi juga berbagai organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, dunia usaha, media, hingga organisasi kemasyarakatan. Keterlibatan lintas sektor tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam menghasilkan dokumen yang implementatif.

Kepala BPBD Kota Batam Agus Bendri mengatakan, konsultasi publik menjadi ruang bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap dokumen RPBD agar mampu menjawab kebutuhan daerah.

Menurutnya, tantangan penanggulangan bencana tidak dapat ditangani oleh satu instansi saja. Dibutuhkan kolaborasi seluruh unsur agar kebijakan yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

"Melalui forum konsultasi publik ini BPBD Kota mengharapkan masukan dan rekomendasi dari seluruh pemangku kepentingan agar dokumen RPBD ini benar-benar responsif terhadap kebutuhan daerah dan selaras dengan kajian risiko bencana Kota Batam."

Agus menilai, setiap masukan yang diberikan dalam forum konsultasi publik menjadi bagian penting dalam penyempurnaan dokumen sebelum ditetapkan sebagai pedoman resmi Pemerintah Kota Batam.

Selain melibatkan unsur pemerintah, penyusunan RPBD juga didukung tenaga ahli dan sejumlah organisasi perangkat daerah yang terlibat aktif sejak awal proses penyusunan.

"Sinergi seluruh unsur pemangku kepentingan adalah kunci utama menyukseskan implementasi dari dokumen ini."

Agus mengapresiasi keterlibatan sekitar 15 organisasi perangkat daerah bersama tim teknis dan tenaga ahli yang memberikan berbagai masukan selama proses penyusunan RPBD berlangsung.

Melalui kolaborasi tersebut, BPBD Kota Batam berharap RPBD mampu menjadi dokumen yang tidak hanya komprehensif, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif untuk meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi berbagai ancaman bencana.