RRI.CO.ID, Batam - Perkumpulan Aras Gereja Nasional Tingkat Provinsi Kepulauan Riau meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan tiket bodong yang menyebabkan kontingen Paduan Suara Wanita (PSW) Kepri gagal berangkat mengikuti Pesparawi Nasional di Manokwari, Papua Barat.

Permintaan tersebut disampaikan dalam pernyataan sikap yang ditandatangani pimpinan lima organisasi gereja di Kepulauan Riau menyusul batalnya keberangkatan kontingen akibat tiket pesawat yang disebut tidak dapat divalidasi oleh maskapai di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Dalam salah satu poin pernyataannya, Aras Gereja meminta kepolisian, kejaksaan, dan pihak terkait mengusut tuntas peristiwa tersebut serta meminta adanya pertanggungjawaban dari pihak yang dinilai bertanggung jawab.

"Meminta kepada aparat penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) dan pihak terkait untuk segera bertindak mengusut tuntas peristiwa memalukan ini sehingga perlu ada pertanggungjawaban moral dan pertanggungjawaban hukum dari pihak atau oknum tertentu," demikian bunyi pernyataan sikap yang diterima Selasa, 30 Juni 2026.

Selain meminta proses hukum, Aras Gereja juga menyatakan dukungan moral kepada para peserta Paduan Suara Wanita yang gagal mengikuti perlombaan nasional. Menurut mereka, para peserta telah mempersiapkan diri untuk mewakili Kepulauan Riau, namun harus menanggung kekecewaan dan tekanan psikologis setelah tidak dapat melanjutkan perjalanan.

Organisasi tersebut juga mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan keberangkatan kontingen, termasuk terhadap kepengurusan Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kepulauan Riau di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar kejadian serupa tidak terulang.

Di sisi lain, Aras Gereja mengimbau warga gereja di Kepulauan Riau tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi dalam menyikapi kasus tersebut. Masyarakat diminta mengawal penyelesaian persoalan melalui jalur hukum dan tetap menjaga persaudaraan.

Pernyataan sikap itu ditandatangani Ketua Umum PGI Wilayah Kepri Pdt. Ronald Octavian Rampala, Ketua PGPI Kepri Pdt. Timbul Silalahi, Ketua PGLII Kepri Pdt. Dr. Jusni Situmorang, Ketua GMAHK Kepri Pdt. Heddy Silitonga, dan Ketua PBI Kepri Pdt. Minto Widodo.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan dari pengurus LPPD Kepulauan Riau maupun pihak yang menangani keberangkatan kontingen terkait pernyataan sikap tersebut.