RRI.CO.ID, Batam - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) Kota Batam 2025-2029 tidak hanya mengacu pada kondisi daerah, tetapi juga harus selaras dengan berbagai dokumen perencanaan kebencanaan di tingkat nasional dan provinsi.

Tenaga Ahli Penyusun RPBD Kota Batam, Masudi, mengatakan sinkronisasi tersebut penting agar program penanggulangan bencana yang disusun daerah dapat mendukung kebijakan pemerintah pusat.

Menurutnya, penyelarasan dokumen juga mempermudah pemerintah daerah dalam menyusun arah kebijakan, sasaran, hingga indikator pencapaian yang terukur.

RPBD menjadi salah satu instrumen penting yang menjembatani kebutuhan daerah dengan target pembangunan nasional di bidang kebencanaan.

"Dokumen ini tidak disusun secara terpisah. Ada sejumlah dokumen yang menjadi rujukan sehingga arah kebijakan penanggulangan bencana tetap sejalan dari pusat hingga daerah," kata Masudi.

Ia menjelaskan dokumen tersebut nantinya menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun program yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana.

Selain itu, sinkronisasi kebijakan juga diperlukan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor ketika terjadi keadaan darurat.

"Kalau setiap daerah berjalan dengan arah yang berbeda, tentu akan menyulitkan koordinasi. Karena itu penyelarasan dokumen menjadi sangat penting," ujarnya.

Masudi berharap RPBD yang disusun mampu menjadi acuan yang jelas bagi seluruh pihak dalam melaksanakan program penanggulangan bencana di Kota Batam.