Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam dengan agenda penyampaian dan penjelasan Wali Kota Batam terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025, Rabu , 10 Juni 2026.

Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin mengatakan capaian WTP ke-14 secara berturut-turut merupakan prestasi yang membanggakan bagi seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Namun demikian, DPRD menilai masih terdapat sejumlah catatan yang harus segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

"Masih ada catatan-catatan yang harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota Batam untuk segera ditindaklanjuti," kata Kamaluddin dalam rapat paripurna.

Ia menegaskan DPRD meminta pemerintah daerah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp4,14 triliun atau 96,48 persen dari target sebesar Rp4,29 triliun.

Di sisi lain, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp4 triliun atau 90,44 persen dari total anggaran Rp4,43 triliun. Selain itu, aset Pemerintah Kota Batam hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp13,72 triliun atau meningkat 5,55 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut Amsakar, meskipun kembali memperoleh opini WTP, pemerintah daerah tetap berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK.

"Meskipun Pemerintah Kota Batam mendapatkan opini WTP, namun masih ada catatan-catatan yang harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota Batam untuk segera ditindaklanjuti paling lama enam puluh hari sejak laporan hasil pemeriksaan diterima," ujar Amsakar.

Ia berharap pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 bersama DPRD dapat berjalan lancar sehingga menjadi bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah di Kota Batam.