RRI.CO.ID, Batam - Upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terus diperkuat di Kota Batam melalui pengembangan pendidikan keterampilan dan edukasi migrasi aman bagi calon pekerja migran.

Komitmen tersebut mengemuka dalam peresmian Gedung Sentrum Caritas dan lokakarya peran Balai Latihan Kerja-Pusat Informasi Migran (BLK-PIM) di Shelter St. Theresia Batam, Sei Harapan, Sekupang.

Kegiatan itu mempertemukan unsur pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh agama, serta pemerhati pekerja migran untuk membahas strategi pencegahan perdagangan orang yang masih menjadi tantangan di daerah perbatasan seperti Kepulauan Riau.

Mgr. Antonius Subianto Bunjamin mengatakan perdagangan orang merupakan persoalan kemanusiaan yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Menurutnya, edukasi dan pembekalan keterampilan menjadi langkah penting agar calon pekerja migran memahami prosedur keberangkatan yang legal dan aman.

"Perdagangan orang merupakan persoalan kemanusiaan yang harus dilawan bersama. Edukasi, pendampingan, dan pembekalan keterampilan menjadi bagian penting untuk mencegah masyarakat terjebak dalam praktik eksploitasi," ujarnya.

Pemerintah Kota Batam menilai kehadiran Sentrum Caritas dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi ketenagakerjaan dan migrasi yang benar sekaligus meningkatkan keterampilan kerja.

Plh. Wali Kota Batam menyampaikan pusat pelatihan tersebut diharapkan mampu memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan yang berpotensi menjadi korban perdagangan orang.

Sementara itu, Polda Kepulauan Riau menegaskan dukungannya terhadap upaya pencegahan TPPO melalui kerja sama lintas sektor. Selain penegakan hukum terhadap pelaku, pendekatan pencegahan melalui edukasi dinilai penting untuk menekan munculnya korban baru.

Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin menyatakan bahwa pengawasan, edukasi, dan kolaborasi berbagai pihak menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan bagi calon pekerja migran.

Kepulauan Riau selama ini menjadi salah satu wilayah strategis karena letaknya yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga. Kondisi tersebut menjadikan isu migrasi dan perlindungan pekerja migran sebagai perhatian penting bagi pemerintah dan aparat penegak hukum.

"Dengan hadirnya pusat pelatihan dan informasi migrasi tersebut, diharapkan masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi ketenagakerjaan yang legal sehingga risiko menjadi korban perdagangan orang dapat diminimalkan," katanya, Jumat, 29 Mei 2026.