RRI.CO.ID, Batam - Pemerintah Kota Batam menggunakan skema Buy The Service atau BTS dalam pengadaan 19 armada baru Trans Batam tahun 2026. Skema tersebut dinilai menjadi solusi untuk mempercepat pengembangan layanan transportasi publik tanpa membebani pemerintah dengan pengadaan armada secara langsung.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kota Batam Suhar mengatakan dalam sistem BTS, penyedia jasa bertanggung jawab terhadap pengadaan armada, operasional, hingga pemeliharaan kendaraan. Pemerintah Kota Batam hanya melakukan pembayaran berdasarkan layanan yang diberikan.

Menurutnya, skema tersebut diterapkan agar pengembangan transportasi publik di Kota Batam dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kita Pemerintah Kota Batam hanya membayar jasa layanan saja berdasarkan hitungan rupiah per kilometernya,” ujar Suhar.

Ia menjelaskan armada yang dioperasikan pada tahun 2026 berjumlah 19 unit bus baru. Penambahan tersebut dilakukan untuk mendukung peningkatan kebutuhan transportasi publik di sejumlah koridor Trans Batam.

Selain pengadaan armada, sistem monitoring keselamatan dan aspek pendukung lainnya juga menjadi bagian dari tanggung jawab penyedia jasa. Pemerintah Kota Batam menilai langkah tersebut dapat menjaga kualitas pelayanan transportasi tetap optimal.

Saat ini Trans Batam masih menjadi salah satu moda transportasi publik yang terus dikembangkan pemerintah daerah. Keberadaan layanan tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.

Pemerintah Kota Batam juga menargetkan pengembangan transportasi publik yang lebih terintegrasi dalam beberapa tahun ke depan. Selain memperluas koridor layanan, pengembangan feeder hingga integrasi antar moda transportasi juga tengah dipersiapkan.