RRI.CO.ID, Batam - Rapat paripurna DPRD Kota Batam digelar dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Batam Tahun Anggaran 2025. Agenda ini menjadi bagian dari mekanisme konstitusional dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan bahwa laporan tersebut merupakan bentuk akuntabilitas publik sekaligus refleksi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran demi kepentingan masyarakat.

“Tahun 2025 merupakan tonggak krusial karena menjadi tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2025–2029,” ujar Amsakar dalam rapat tersebut.

Dalam pemaparannya, pemerintah mencatat adanya peningkatan pendapatan daerah pada perubahan APBD 2025 dari Rp3,96 triliun menjadi Rp4,29 triliun. Kenaikan ini didorong oleh optimalisasi pajak daerah seiring membaiknya kondisi ekonomi.

Belanja daerah juga diarahkan pada sektor prioritas seperti layanan dasar, pembangunan infrastruktur, dan program pengentasan kemiskinan. Pemerintah menilai kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, berbagai capaian kinerja juga diraih sepanjang tahun 2025, termasuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta penghargaan sebagai kota terinovatif. Hal ini menunjukkan tata kelola pemerintahan yang dinilai berjalan baik.

“Momen ini adalah ruang evaluasi bersama atas efektivitas penyelenggaraan pemerintahan,” lanjutnya.

Pemerintah berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat terus diperkuat guna mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan di masa mendatang.