RRI.CO.ID, Batam - Batam mendapatkan peringkat pertama di Provinsi Kepulauan Riau dan peringkat ke-13 secara nasional dalam upaya pencegahan korupsi.

Capaian positif ini berdasarkan hasil Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kota Batam meraih skor 94,21 persen. Capaian ini sekaligus menempatkan Batam sebagai daerah dengan nilai tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau serta melampaui rata-rata nasional yang berada pada angka 69,55 persen.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

"Hasil tersebut diraih di bawah kepemimpinan Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra yang mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel," katanya, saat dihubungi, Selasa, 17 Maret 2026.

Rudi melanjutkan, penilaian MCSP KPK mencakup delapan area intervensi strategis, yakni perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen aparatur sipil negara (ASN), pengelolaan barang milik daerah, serta optimalisasi pendapatan daerah.

Sejumlah indikator dalam penilaian tersebut mencatatkan nilai tinggi. Di antaranya pengadaan barang dan jasa yang mencapai 98,23 persen serta manajemen ASN sebesar 98,16 persen.

“Capaian ini bukan sekadar angka, melainkan wujud komitmen Pemerintah Kota Batam dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan dapat dipercaya masyarakat,” ujarnya.

Meski mencatatkan nilai tinggi, Pemko Batam tetap melakukan evaluasi berkelanjutan. Beberapa aspek yang masih menjadi perhatian antara lain pengelolaan barang milik daerah, optimalisasi pendapatan daerah, serta penguatan pengawasan internal guna semakin memperkuat sistem pencegahan korupsi di daerah.