RRI.CO.ID, Batam - ASEAN akan menggelar pertemuan khusus yang mempertemukan para menteri luar negeri negara-negara anggota dengan perwakilan Myanmar. Forum tersebut akan membicarakan kondisi politik dan keamanan Myanmar, termasuk perkembangan konflik bersenjata yang masih berlangsung serta arah hubungan negara itu dengan ASEAN setelah beberapa tahun mengalami pembatasan diplomatik.

Pertemuan yang dijadwalkan berlangsung di Bangkok pada Minggu ini menjadi momen penting karena merupakan pertemuan langsung pertama antara jajaran diplomat utama ASEAN dan Menteri Luar Negeri Myanmar sejak kudeta militer pada 2021. Sejak peristiwa tersebut, para pemimpin junta Myanmar tidak lagi diikutsertakan dalam sejumlah agenda tingkat tinggi ASEAN akibat konflik yang terus berlanjut.

Kudeta militer yang terjadi lima tahun lalu memicu krisis besar di Myanmar. Gelombang penolakan terhadap pemerintahan militer berujung pada bentrokan berkepanjangan antara kelompok oposisi dan pasukan junta. Situasi tersebut menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa serta membuat jutaan warga terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka.

Militer Myanmar selama ini mendapat tuduhan melakukan berbagai pelanggaran kemanusiaan selama operasi penanganan konflik. Namun, pihak junta membantah tudingan tersebut dan menyatakan tindakan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas negara.

Saat ini Myanmar berada di bawah pemerintahan yang secara administratif disebut sipil setelah pemilu digelar pada awal tahun. Namun, pengaruh militer masih sangat kuat dengan mantan pemimpin angkatan bersenjata, Min Aung Hlaing, menduduki posisi sebagai presiden.

Filipina yang saat ini memegang kepemimpinan ASEAN menegaskan bahwa Myanmar tetap menjadi bagian dari komunitas ASEAN. Pertemuan di Bangkok nantinya digelar dalam format informal agar Menteri Luar Negeri Myanmar dapat memberikan penjelasan langsung kepada negara-negara anggota terkait kondisi terbaru di dalam negeri.

Melalui forum tersebut, ASEAN juga akan membahas langkah lanjutan untuk mendorong penghentian kekerasan, membuka peluang dialog antara pihak-pihak yang berkonflik, serta memperkuat distribusi bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak.

Di sisi lain, Myanmar tengah berupaya memperbaiki kembali hubungan dengan ASEAN. Min Aung Hlaing diketahui baru saja melakukan kunjungan kenegaraan pertamanya ke salah satu negara anggota ASEAN sebagai bagian dari upaya mengurangi ketegangan dengan organisasi regional tersebut.

Namun, proses pemulihan hubungan masih menghadapi hambatan. Salah satu persoalan utama adalah belum terlaksananya kesepakatan lima poin ASEAN yang sebelumnya disetujui Myanmar setelah kudeta 2021. Kesepakatan itu mencakup penghentian kekerasan, pembukaan ruang dialog, serta upaya penyelesaian konflik secara damai.

Tantangan semakin besar setelah parlemen Myanmar yang memiliki kedekatan dengan militer menyatakan keberatan terhadap posisi ASEAN. Mereka menilai langkah organisasi regional tersebut sebagai bentuk campur tangan terhadap urusan domestik Myanmar.

Media pemerintah Global New Light of Myanmar melaporkan bahwa anggota parlemen mendukung sebuah resolusi yang meminta pemerintah meninjau kembali sikap ASEAN terhadap Myanmar. Mereka berpendapat bahwa perubahan kondisi politik setelah pemilu menjadi alasan bagi ASEAN untuk mengevaluasi kembali pendekatannya terhadap negara tersebut.