RRI.CO.ID, Batam - Presiden Myanmar Min Aung Hlaing melakukan kunjungan kenegaraan ke Laos pada Kamis 3 Juli 2026, menandai lawatan pertamanya ke negara anggota ASEAN sejak menjabat sebagai presiden sipil pada April 2026. Kunjungan ini dipandang sebagai bagian dari upaya pemerintahan Myanmar untuk memperoleh pengakuan dan memperkuat hubungan diplomatik di kawasan Asia Tenggara setelah bertahun-tahun menghadapi isolasi politik pascakudeta militer 2021.

Min Aung Hlaing, yang memimpin kudeta terhadap pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada Februari 2021, membawa Myanmar ke dalam konflik berkepanjangan yang memicu perang saudara, krisis kemanusiaan, serta kecaman dari komunitas internasional. Setelah memimpin negara sebagai kepala junta selama lima tahun, ia dilantik sebagai presiden sipil menyusul penyelenggaraan pemilu yang menuai kritik karena tidak melibatkan sejumlah wilayah yang dikuasai kelompok pemberontak, mengecualikan partai pimpinan Suu Kyi, serta berlangsung di tengah penahanan terhadap banyak tokoh oposisi.

Dalam kunjungan ke Laos, Min Aung Hlaing didampingi istrinya, Kyu Kyu Hla. Berdasarkan keterangan resmi pemerintah Myanmar, lawatan selama tiga hari tersebut mencakup pertemuan dengan Presiden Laos Thongloun Sisoulith dan Perdana Menteri Sonexay Siphandone. Kedua pihak dijadwalkan membahas penguatan hubungan bilateral, kerja sama ekonomi, serta berbagai isu regional yang menjadi perhatian bersama.

Pemerintah Myanmar menyatakan kunjungan tersebut bertujuan mempererat hubungan persahabatan yang telah lama terjalin antara kedua negara. Selain membahas kerja sama bilateral, dialog juga diharapkan mencakup stabilitas kawasan dan peningkatan kolaborasi dalam berbagai sektor, termasuk perdagangan, investasi, dan pembangunan.

Kunjungan ke Laos merupakan perjalanan luar negeri ketiga Min Aung Hlaing sejak menjabat sebagai presiden sipil. Sebelumnya, pada Juni 2026, ia melakukan kunjungan ke India dan China. Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari strategi diplomasi Myanmar untuk memperluas hubungan internasional sekaligus memperoleh legitimasi di tengah tekanan politik yang masih berlangsung.

Di lingkungan ASEAN, sikap terhadap pemerintahan baru Myanmar masih menunjukkan perbedaan pandangan. Sejumlah negara anggota mulai membuka peluang untuk kembali menjalin komunikasi setelah muncul sejumlah langkah yang dianggap sebagai sinyal positif, termasuk keputusan memindahkan Aung San Suu Kyi yang berusia 81 tahun dari penjara ke tahanan rumah. Namun, negara-negara lain tetap berpendapat bahwa perubahan status pemerintahan belum mengubah fakta bahwa pemimpin kudeta 2021 masih memegang kendali politik di Myanmar.

Sejak kudeta militer 2021, ASEAN menerapkan pendekatan hati-hati terhadap Myanmar melalui Konsensus Lima Poin yang menyerukan penghentian kekerasan, dialog inklusif, penunjukan utusan khusus, pemberian bantuan kemanusiaan, serta akses bagi utusan ASEAN untuk bertemu semua pihak terkait. Hingga kini, implementasi konsensus tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Kunjungan Min Aung Hlaing ke Laos pun diperkirakan akan menjadi salah satu perhatian utama dalam dinamika hubungan ASEAN dengan Myanmar pada periode mendatang.