RRI.CO.ID, Batam - Dilansir dari ASIA NEWS NETWORK Pemerintah Thailand melalui Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan seluruh otoritas provinsi untuk mengambil tindakan tegas terhadap wisatawan asing yang berperilaku tidak tertib. Langkah ini mencakup pencabutan visa dan deportasi bagi mereka yang melanggar hukum, mengintimidasi warga, atau bertindak tidak pantas selama berada di wilayah Thailand.

Pejabat tetap Kementerian Dalam Negeri, Arsit Sampantharat, menyampaikan bahwa perilaku sebagian wisatawan di beberapa provinsi telah memengaruhi citra pariwisata Thailand serta menimbulkan kekhawatiran di masyarakat setempat. Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga ketertiban dan keamanan di seluruh daerah.

Perdana Menteri sekaligus Menteri Dalam Negeri Anutin Charnvirakul telah menginstruksikan berbagai instansi terkait, termasuk aparat administratif, keamanan, dan otoritas pariwisata, untuk meningkatkan pemahaman wisatawan dan pelaku usaha tentang budaya serta norma kehidupan masyarakat Thailand. Selain itu, gubernur provinsi dan kepala kepolisian diminta menegakkan hukum secara ketat tanpa pengecualian.

Pemerintah menegaskan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak secara tegas sesuai aturan yang berlaku. Prinsip penegakan hukum berlaku untuk semua pihak tanpa memandang kewarganegaraan. Otoritas juga menolak segala bentuk intervensi atau penyelesaian tidak resmi dalam kasus pelanggaran.

Di Provinsi Surat Thani, Gubernur Chumphote Wannachatsiri telah mengambil langkah penertiban terhadap sejumlah kasus yang melibatkan warga asing di wilayah Koh Phangan, Koh Samui, dan Koh Tao. Beberapa di antaranya diduga menyalahgunakan visa turis untuk bekerja, sementara lainnya diselidiki terkait dugaan pelanggaran perilaku serta aktivitas ilegal.

Otoritas setempat juga memperketat pengawasan terhadap dugaan praktik bisnis nominee atau kepemilikan usaha yang melanggar ketentuan hukum. Penindakan dilakukan bersama aparat keamanan, imigrasi, dan dinas ketenagakerjaan guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi nasional. Di sisi lain, Provinsi Phuket menerapkan kebijakan “zero tolerance” terhadap pelanggaran, dengan ancaman hukuman maksimal bagi pelanggar.

Gubernur Phuket Nirat Pongsitthaworn menegaskan bahwa wilayahnya tetap terbuka bagi wisatawan, namun pengunjung wajib menghormati budaya lokal serta hak masyarakat. Pelanggaran serius dapat berujung pada pencabutan izin tinggal secara langsung, termasuk bagi pengemudi tanpa SIM yang sah yang akan diproses ke pengadilan tanpa pengecualian. Kebijakan ini diharapkan menjaga keseimbangan antara promosi pariwisata dan penegakan hukum demi keberlanjutan sektor wisata Thailand.