KBRN, Batam : Hingga akhir tahun, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp 553,2 triliun, atau 105,8% dari target yang telah ditetapkan dalam APBN. Pembiayaan ini terdiri dari utang sebesar Rp 556,6 triliun (85,9% dari target APBN), sementara pembiayaan non-utang tercatat minus Rp 3,4 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan pembiayaan utang tersebut lebih rendah dari yang direncanakan, dipenuhi melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp450,7 triliun dan pinjaman neto sebesar Rp105,8 triliun.

Pembiayaan utang dilakukan dengan hati-hati, mempertimbangkan dinamika pasar keuangan yang terus berkembang. Pemerintah memastikan bahwa pembiayaan dilakukan secara terukur, mencermati kebutuhan pembangunan yang mendesak, dan tetap menjaga risiko yang terkendali dalam batas yang dapat dikelola," jelasnya saat membacakan hasil asesmen dalam rapat Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) pada triwulan IV-2024 secara daring di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Selain itu, lanjut Sri Mulyani, koordinasi yang erat dengan Bank Indonesia (BI) turut memperkuat pengelolaan pembiayaan utang, yang juga mendukung operasi moneter dan menjaga stabilitas keuangan negara.

Selama tahun 2024, Pemerintah terus mengoptimalkan peran APBN sebagai "shock absorber" di tengah gejolak perekonomian global yang penuh tantangan. Berbagai kebijakan insentif telah diterapkan untuk merangsang sektor-sektor strategis dan menjaga daya beli masyarakat.

Salah satu kebijakan utama adalah pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung Pemerintah (DTP) untuk penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun selama periode 1 September hingga 31 Desember 2024. Insentif ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor perumahan dengan meningkatkan daya beli masyarakat, yang menjadi salah satu motor penggerak ekonomi.