BPBD Lebak Salurkan Air Bersih Berbasis Data ke Wilayah Terdampak

RRI.CO.ID, Lebak - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak menerapkan mekanisme berbasis data dalam menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan. Langkah tersebut dilakukan agar distribusi air dapat menjangkau wilayah yang paling membutuhkan secara merata.

Sekretaris BPBD Kabupaten Lebak, Febby Rizki Pratama mengatakan, penentuan kebutuhan air bersih setiap wilayah dilakukan berdasarkan data dan permohonan resmi dari desa. Data tersebut digunakan untuk menghitung jumlah kepala keluarga yang terdampak serta kebutuhan air selama beberapa hari.

“Pertama, tentunya kita berdasarkan data. Data yang pertama adalah berapa kebutuhan melalui proposal yang dikirimkan oleh desa kepada kami,” katanya dalam program Banten Menyapa, Selasa, 1 September 2026.

Febby menjelaskan, kebutuhan air dihitung berdasarkan jumlah warga yang harus mendapatkan intervensi. Sebagai contoh, apabila terdapat sekitar 100 kepala keluarga yang membutuhkan bantuan, BPBD akan menghitung kebutuhan air untuk mencukupi kebutuhan masyarakat selama tiga hingga lima hari.

Satu armada tangki BPBD Lebak memiliki kapasitas sekitar enam ribu liter. Berdasarkan perhitungan kebutuhan, jumlah ritasi pengiriman kemudian ditentukan untuk memastikan pasokan air sesuai dengan jumlah warga terdampak.

Hingga 1 September 2026, BPBD mencatat 17 kecamatan dan sekitar 50 desa telah mendapatkan intervensi penanganan kekeringan. Total air bersih yang telah didistribusikan mencapai sekitar 500 ribu liter.

Dalam pelaksanaannya, BPBD Lebak memiliki dua armada tangki. Armada tersebut bergerak secara berpindah-pindah ke sejumlah wilayah, sementara penanganan juga diperkuat dengan keterlibatan PMI (Palang Merah Indonesia) dan Tagana (Taruna Siaga Bencana) yang membantu distribusi di wilayah tertentu.

BPBD juga membentuk tim yang bertugas melakukan pengendalian dan evaluasi. Tim tersebut memastikan kualitas air yang didistribusikan sekaligus mengevaluasi wilayah yang sudah mendapatkan bantuan agar penyaluran berikutnya dapat diarahkan ke daerah lain yang lebih membutuhkan.

“Kalau misalnya satu daerah sudah sekali kita kirim, minggu depan mungkin baru bisa kita kirim lagi. Kita bagi, karena wilayah yang terdampak juga cukup banyak,” ujarnya.

Febby menambahkan, masyarakat atau pemerintah desa yang mengalami krisis air bersih dapat mengajukan permohonan kepada BPBD. Selain melalui pemerintah kecamatan, masyarakat juga dapat berkoordinasi dengan relawan BPBD yang berada di wilayah masing-masing.